Momen Rapat DPR Panas, Andre Rosiade Sentil Ahok: Cuma Ngebacot, Nggak Bawa Data!

eramuslim.com - Rapat antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina (Persero) berlangsung panas ketika nama mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dikaitkan dengan kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina.

Situasi ini terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina beserta holding-nya dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).

Awalnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terkejut karena diserang oleh sejumlah warganet yang menurutnya merupakan buzzer Ahok pada 1 Maret 2025.

Andre mengklaim bahwa seluruh media sosialnya dibanjiri oleh ribuan akun yang ia sebut sebagai buzzer Ahok.

"Buzzer-nya banyak, akunnya following-nya 0, followers-nya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum, saya bisa buktikan itu, Pak. Jadi itu buzzer Ahok," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa setelah mencari tahu lebih lanjut, serangan tersebut diduga terjadi karena dirinya pernah meminta Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk mengganti Ahok dari posisi Komut Pertamina pada 15 Februari 2020.

Andre menjelaskan bahwa saat masih menjadi anggota Komisi VI DPR, dirinya mengusulkan pergantian Ahok karena dinilai membuat kegaduhan di Pertamina. Selain itu, ia juga menyoroti minimnya kunjungan Ahok ke kilang Pertamina, yang menurutnya hanya terjadi sekali tanpa ada kunjungan lanjutan ke kilang lainnya.

"Bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak orang tua. Pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi, tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu, 'Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa bicara ke Menteri BUMN. Kalau Menteri BUMN tidak setuju, saya bisa ngomong ke Presiden'. Karena Ahok dulu temannya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot, tidak akan dicopot. Sakti mandra guna, keluar dari penjara jadi komut," jelasnya.

Andre juga menyinggung penghasilan Ahok sebagai Komut Pertamina, yang menurutnya mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, serta berbagai fasilitas yang dinikmatinya selama menjabat.

"Itu Ahok ngapain saja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina," lanjutnya.

Ia kemudian membandingkan sikap Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok dalam menyikapi kasus korupsi. Andre menilai bahwa Erick secara aktif mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan menyerahkan data terkait kasus korupsi di BUMN kepada aparat penegak hukum.

"Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data. Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, langsung diproses, bagaimana? Pak Prabowo mengatakan, 'Lanjutkan langsung proses hukum'. Diproses (korupsi) Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Enggak ada kan?" kata Andre.

Di tengah perdebatan, anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, tiba-tiba meminta agar Ahok dipanggil dalam rapat DPR. Namun, Andre menolak permintaan tersebut.

"Panggil Ahok ke sini," teriak Rieke.

"Ngapain dipanggil? Ngapain kita kasih panggung seseorang yang sudah pensiun, enggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejagung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ini kan pahlawan kesiangan," balas Andre.

Andre menegaskan bahwa jika Ahok memiliki data terkait kasus korupsi Pertamina, seharusnya data tersebut diserahkan kepada Kejagung, Polri, atau KPK sejak dulu. Menurutnya, pengawasan semacam itu adalah tugas Ahok selama masih menjabat sebagai Komut Pertamina.

"Kalau sekarang Kejagung melakukan penangkapan di era Prabowo, lalu dia ngebacot, 'Oh saya punya data'. Lah elu ngapain saja bro selama ini? Ini kan orang sudah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo," pungkas Andre.

(Sumber: Kompas)