Naniek Deyang Sudah Geram: Negara Ini 78 Tahun Merdeka, Kok Isinya Pejabat Bandit dan Maling?

eramuslim.com - Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan, Nanik Sudaryati Deyang, melontarkan kritik tajam terhadap berbagai polemik yang tengah terjadi di Indonesia.

Ia menyoroti berbagai skandal yang merugikan rakyat kecil, mulai dari persoalan bahan bakar, gas subsidi, hingga bantuan sosial yang dikorupsi.

"Pejabat di pemerintahan dan BUMN, serta para konglomerat itu penjajah rakyat!," ujar Naniek dalam keterangannya pada 9 Maret 2025.

Ia menyinggung sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir, seperti praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengurangan isi gas 3 kg, serta pemalsuan emas batangan.

"Belum selesai kasus oplas Pertalite jadi Pertamax, muncul isi gas 3 Kg yang dikurangi," cetusnya.

Selain itu, ia juga mengungkap adanya kasus Minyakita yang ternyata hanya berisi 750 ml, meskipun dalam kemasan tertera 1 liter atau 1000 ml.

"Muncul batangan emas yang dipalsukan, muncul Minyakita yang isinya hanya 750 Ml," ucapnya heran.

"Padahal di kemasan tertera 1 liter atau 1000 Ml. Muncul juga token listrik yang dikurangi," sambungnya.

Tak hanya itu, ia menyoroti permasalahan pupuk subsidi yang semakin sulit diakses petani, sementara pupuk palsu justru banyak beredar dan berdampak buruk pada tanah serta tanaman.

"Di kalangan petani pupuk subsidi sulit dicari, tapi malah yang muncul pupuk palsu yang malah merusak tanah dan tanaman," cetusnya.

Naniek pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku para pejabat dan konglomerat di Indonesia yang menurutnya serakah dan merugikan rakyat.

"Kadang saya merasa mengapa negara ini 78 tahun merdeka kok isinya pejabat bandit dan maling?," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa hampir semua kebutuhan pokok rakyat kini terindikasi praktik kecurangan.

"Apa yang tidak dipalsukan berbagai barang kebutuhan krusial untuk rakyat?," imbuhnya.

Bahkan, bantuan sosial pun disebut tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat akibat ulah oknum pejabat yang melakukan korupsi.

"Bansos pun tidak semua sampai ke rakyat karena dimaling pejabatnya," kuncinya.

(Sumber: Fajar)