Pakar Komunikasi: Pilpres 2019 Gausah Digelar Jika KPU dan Bawaslu Sudah Jadi 'Badut' Penguasa

Eramuslim.com - Politik belah bambu sudah dijalankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyikapi pelanggaran  UU Pemilu. Di mana satu pihak ada yang diangkat, sedangkan pihak yang lain diinjak.

Kesimpulan itu disampaikan mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suryo Prabowo menyikapi kengototan  Bawaslu membidik Gubernur DKI Anies Baswedan dengan tudingan pelanggaran pasal UU 7/2017 atau UU Pemilu. Sementara di sisi lain sejumlah kepala daerah dan menteri yang mengacungkan jari simbol nomor urut pasangan capres/cawapres 2019 dibiarkan melenggang.

Prabowo pun mengingatkan bahwa politik belah bambu dahulu digunakan penjajah untuk memecah belah Indonesia. “Politik belah bambu @bawaslu_RI ; 01. Satu pihak ada yang di angkat. 02.  Satu pihak ada yang diinjak. Beginilah dahulu cara penjajah memecah belah Indonesia. @PolhukamRI @Kemendagri_RI @KPU_ID @DKIJakarta,” tegas Prabowo di akun Twitter  @marierteman.

Pakar komunikasi dari UIN Syarief Hidayatullah Edy Effendi bahkan Pilpres 2019 tidak usah digelar, mengingat KPU dan Bawaslu sudah menjadi “badut” penguasa. “Sudahlah gak usah Pilpres. Dua komponen  @KPU_ID @bawaslu_RI sudah jadi badut penguasa,” tulis Edy di akun @eae18.

Wartawan senior itu menilai Pilpres tidak perlu digelar jika KPU dan Bawaslu sudah terang-terangan membela capres petahana Joko Widodo. “Iyaa. Kalau Bawaslu dan KPU sudah kasar mainnya, terang-terangan bela Jokowi, buat apa Pilpres,” tulis @eae18 meretweet akun @oyok_712.

Pernyataan lebih keras dilontarkan komunikator Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ferdinand  mengingatkan Bawaslu dan penguasa bahwa ketidakadilan merupakan api revolusi.

“Jika @bawaslu_RI ngotot menghukum @aniesbaswedan dan tidak melakukan upaya sama kepada  kepala daerah lain yang lakukan hal serupa mengacungkan jari, termasuk kepada Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani, maka saya ingatkan Bawaslu dan penguasa, KETIDAK ADILAN ADALAH API REVOLUSI..!!” tulis Ferdinand di akun @Ferdinand_Haean.(kl/itoday)