Parlemen Kuwait Bubar Lagi

Untuk keduakalinya dalam satu tahun, Emir Kuwait Syaikh Sabah Al-Ahmad al-Sabah membubarkan parlemen karena perselisihan dengan kabinet pemerintahan Kuwait. Emir al-Sabah menuding anggota parlemen melanggar demokrasi dan mengancam stabilitas serta persatuan nasional.

Setelah parlemen dibubarkan, Emir Kuwait memerintahkan agar digelar pemilu secepatnya untuk memilih 50 anggota parlemen baru. Ia tidak menyebutkan tanggal berapa pemilu akan dilaksanakan dan hanya memberi waktu sampai dua bulan ke depan, parlemen baru harus sudah terbentuk.

"Keputusan yang saya ambil hari ini, bukan keputusan yang mudah. Parlemen punya hak tapi mereka juga punya tanggung jawab. Demokrasi hanya alat dan bukan tujuan itu sendiri," kata Emir Al-Shabah saat mengumumkan pembubaran parlemen lewat siaran televisi.

Perdana menteri Kuwait menyatakan mundur hari Senin kemarin, sehari sebelum parlemen menggelar hak bertanya mereka pada Perdana Menteri Syaikh Nasser Al Mohammed Al Sabah atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan dana publik.

Ini adalah pengunduran diri yang kelima kalinya sejak Perdana Menteri Syaikh Nasser Al Mohammed Al Sabah, sejak menjadi perdana menteri tahun 2006.

Dalam sejarah Kuwait, baru kali ini sejumlah anggota parlemen melontarkan tiga pertanyaan keras terhadap perdana menteri dan oleh Emir Kuwait tindakan itu dianggap keterlaluan dan melewati batas.

Krisis di parlemen Kuwait menyebabkan agenda pembahasan sejumlah draft undang-undang terbengkalai. Antara lain draft undang-undang tentang paket stimulus dan rencana untuk membentuk perangkat regulasi untuk sektor finansial.

Seperti negara-negara lain pada umumnya, Kuwait sedang mengalami krisis ekonomi dimana banyak orang mengalami kerugian besar di pasar saham. Pemerintah Kuwait sedang merencanakan paket penyelamatan terhadap sejumlah bank dan perusahaan-perusahaan investasi di negeri itu.

Sejumlah anggota parlemen menyatakan bersedia menyetujui paket stimulus tersebut asalkan pemerintah mau membeli sejumlah pinjaman para pengusaha Kuwait yang jumlahnya mencapai 18 milyar dollar. Permintaan ini ditolak pemerintah Kuwait.

Parlemen Kuwait yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan Islamis konservatif memang sering berselisih dengan kabinet pemerintah. Kalangan Islamis, meski tidak memegang kursi mayoritas di parlemen tapi merupakan blok yang kuat.

Perselisihan antara kalangan Islamis di parlemen dan pemerintah, biasanya terkait isu-isu sosial dan keagamaan. Salah satu isu yang sempat memanas antara parlemen dan perdana menteri Kuwait adalah kasus pembongkaran masjid yang oleh pemerintah Kuwait dibangun secara ilegal.

Atas pembubaran parlemen untuk yang kedua kalinya, anggota parlemen Kuwait mengecam dan menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan Emir tidak adil, tidak berdasar dan sarat dengan kepentingan personal.(ln/aljz/aby)