Perdebatan Soal Perempuan Muslim di Iran Picu Respons Keras di Media Sosial

Eramuslim.com - Perdebatan lama mengenai citra perempuan Muslim, khususnya di Iran, kembali mencuat di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Banyak warganet mengkritik dan mengejek narasi lama dari Barat yang menggambarkan perempuan di kawasan tersebut seolah-olah membutuhkan “pembebasan”.

Banyak cuitan yang membahas hak-hak perempuan di Iran merujuk pada gelombang protes besar yang terjadi pada 2022, menyusul kematian Mahsa Amini. Amini meninggal setelah ditahan karena dianggap mengenakan hijab secara “tidak pantas” pada September 2022. Peristiwa ini memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Iran untuk memprotes perlakuan negara terhadap perempuan dan kelompok minoritas, sekaligus terhadap Republik Islam Iran itu sendiri.

Namun, perdebatan terbaru dipicu oleh serangan militer Israel terhadap Republik Islam tersebut lebih dari seminggu lalu. Serangan itu awalnya menyasar infrastruktur nuklir dan sistem pertahanan udara Iran, serta sejumlah target lainnya, termasuk kompleks perumahan.

Militer Israel menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan luas terhadap “target-target rezim” di Teheran, termasuk situs yang terkait dengan aparat keamanan internal Iran, Korps Garda Revolusi Islam, serta Penjara Evin yang dikenal sebagai tempat ditahannya banyak tokoh oposisi politik.

Diskusi mengenai hak dan kebebasan perempuan Iran pun bermunculan kembali, termasuk soal akses perempuan terhadap pendidikan dan tingkat melek huruf di Iran. Beberapa unggahan menampilkan narasi bahwa perempuan Iran diperlakukan secara tidak adil. Namun, banyak warganet justru terkejut dan marah atas narasi tersebut karena data menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan di Iran sangat tinggi. Menurut data Statista, pada 2020 tingkat literasi perempuan Iran mencapai 85,5 persen, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya 80 persen.

Banyak pihak di media sosial menilai bahwa narasi soal “perempuan Iran yang buta huruf” terus diulang-ulang sebagai cara untuk "memanfaatkan feminisme sebagai senjata" guna membenarkan serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Penulis dan aktivis Susan Abulhawa mengunggah rangkaian data statistik di platform X, sembari menjelaskan bahwa perempuan Iran mendapatkan layanan persalinan gratis serta subsidi pengobatan infertilitas.

Abulhawa juga menyebut bahwa mayoritas lulusan bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) di Iran adalah perempuan, dan tingkat pembunuhan terhadap perempuan jauh lebih rendah dibanding negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Mengutip laporan dari Quartz, sekitar 70 persen lulusan STEM di Iran adalah perempuan—persentase ini bahkan lebih tinggi dibanding banyak negara lain, termasuk AS.

Meskipun organisasi HAM internasional memang kerap memberikan kritik serius terhadap kondisi hak perempuan di Iran, banyak orang di media sosial mengecam penggunaan isu tersebut sebagai dalih untuk membenarkan serangan militer dari Israel maupun Amerika Serikat. Data dari Brandeis University menunjukkan bahwa pada 2020, perempuan menyumbang lebih dari 55 persen populasi mahasiswa di universitas-universitas Iran. Untuk jenjang pascasarjana dan doktoral, tingkat partisipasi perempuan konsisten berada di angka 50–58 persen.

Banyak pengguna media sosial mengkritik narasi "membebaskan perempuan Iran", dan membandingkannya dengan klaim serupa yang pernah dilontarkan saat invasi Barat terhadap Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah—yang justru berakhir dengan kehancuran dan krisis kemanusiaan di negara-negara tersebut.

Sejak 13 Juni, serangan Israel ke Iran telah menewaskan setidaknya 430 orang dan melukai 3.500 lainnya, menurut pejabat kesehatan Iran. Sumber independen bahkan menyebutkan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan jauh lebih tinggi.

Sumber: Middle East Eye