Asik Plesiran ke Bali & Singapura Pakai Uang Rakyat, Dari Pungutan ke Piknik, Lalu Masuk Kantong Bapenda Semarang!

Eramuslim.com - Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang ternyata tak hanya mahir memungut pajak dari rakyat, tapi juga lihai memanfaatkannya untuk bersenang-senang. Terungkap dalam sidang kasus korupsi yang menyeret eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri, para pegawai Bapenda ternyata rutin berpelesir mewah ke Bali dan Singapura hanya dalam waktu sebulan berselang—dibiayai dari dana ‘iuran kebersamaan’ yang berasal dari insentif pemungutan pajak.
Iuran yang dipungut secara internal dari pegawai Bapenda itu disebut mampu mengumpulkan hingga Rp4 miliar per tahun. Dana jumbo tersebut bukan hanya untuk tamasya dan makan-makan, tetapi juga diduga kuat mengalir ke kantong pejabat tinggi, termasuk Rp300 juta yang dibungkus kado untuk Mbak Ita dan Rp200 juta untuk sang suami, sebagaimana kesaksian yang mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang (2/7/2025).
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, Mbak Ita justru bersilat lidah, mengklaim tak tahu-menahu soal aliran uang tersebut. Ia bahkan menyebut sidang ini penuh drama dan mengaku suaminya tidak pernah cerita soal uang yang ia terima—di rumahnya sendiri.
Kesaksian demi kesaksian yang dihadirkan membuka fakta mengejutkan. Mulai dari pengakuan soal "kado uang", perjalanan wisata yang diputuskan lewat voting, hingga dalih bahwa dana tersebut juga dipakai untuk kegiatan sosial seperti Jumat Berkah dan pengajian.
Namun publik bertanya-tanya: Apakah rakyat membayar pajak untuk menyubsidi liburan PNS dan keluarganya?
Lebih mengejutkan lagi, mantan pejabat Bapenda, Heni Arustiati, menyaksikan sendiri proses pembungkusan "kado uang" bernilai ratusan juta yang kemudian disebut akan diserahkan ke wali kota dan suaminya. Bahkan, dalam sidang sebelumnya, jaksa KPK menunjukkan bungkusan fisik kado tersebut di ruang persidangan.
Ita mengklaim telah mengembalikan total Rp1,2 miliar dalam bentuk 87 lembar uang 1.000 dolar Singapura. Tapi bagi publik, itu belum cukup. Fakta-fakta dalam sidang mengindikasikan praktik sistematis pengumpulan dan distribusi dana tidak resmi dari uang rakyat yang seharusnya untuk pelayanan publik, bukan liburan elite.
Sebagai rakyat yang taat membayar pajak, rasanya sangat menyakitkan mengetahui uang yang setorkan dengan penuh harapan justru dipakai untuk liburan para pegawai Bapenda ke Bali dan Singapura. Rakyatbekerja keras, dihimpit harga kebutuhan yang makin mahal, tapi uang kami malah dijadikan “iuran kebersamaan” untuk plesiran mewah.
Katanya demi pelayanan publik, tapi nyatanya publik justru dilayani dengan kebohongan dan kemewahan yang tidak kami nikmati. Jika ini bukan bentuk pengkhianatan, lalu apa? Sangat merugikan rakyat!
Bukan hanya uang rakyat yang dirampas, tapi juga kepercayaan kami pada aparatur negara. Sementara kami bermimpi punya sekolah yang layak dan jalan yang tidak berlubang, mereka sibuk memilih destinasi wisata berikutnya. Ironi negeri ini semakin menyayat, saat rakyat lapar, pejabatnya justru kenyang oleh hasil keringat rakyat.
Sumber: Jateng.Tribunnews