Policetube: Ketika Polri Sibuk Citra, Jangan Lupa Tugas Utama!

Eramuslim.com - Alih-alih berbenah dan memperbaiki kinerja institusinya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) justru sibuk merawat citra melalui kanal publikasi baru bernama Policetube.com. Platform yang digadang-gadang sebagai “YouTube versi Polri” ini diluncurkan oleh Divisi Humas Polri sebagai saluran audiovisual berisi rilis perkara, edukasi, kegiatan seremonial, hingga kisah inspiratif dari seluruh jajaran kepolisian.

Langkah ini langsung menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai bahwa peluncuran platform tersebut justru mencerminkan prioritas yang keliru di tengah sorotan publik terhadap berbagai skandal dan buruknya layanan polisi. Dana besar yang digelontorkan untuk membangun dan mengoperasikan kanal ini dinilai tidak sebanding dengan urgensinya. Apalagi, Polri sejatinya telah memiliki banyak kanal komunikasi publik di media sosial seperti @DivHumas_Polri (X) dengan 2,2 juta pengikut, @polisi_indonesia (Instagram) dengan 4,3 juta pengikut, serta akun Facebook resmi dengan lebih dari 1 juta pengikut.

Menurut banyak pengamat, platform-platform tersebut sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk mendukung fungsi kehumasan. Semuanya bisa digunakan gratis, tanpa perlu menyewa server atau menciptakan sistem baru yang kompleks dan mahal. Keputusan meluncurkan Policetube justru bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

Yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah parade video seremoni, tetapi kinerja polisi yang profesional, tegas, dan berpihak pada keadilan. Reputasi Polri tidak akan membaik hanya dengan konten visual, tapi lewat komitmen nyata menindak pelanggaran hukum, termasuk dari internal kepolisian sendiri.

Beberapa kasus besar seperti Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa telah menyebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Polri pun harus berbenah dari dalam agar tidak terjebak menjadi alat politik. Julukan “Parcok” alias Partai Cokelat yang muncul sejak Pemilu 2024 menjadi tamparan serius yang mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas institusi ini.

Tak sedikit pula yang menilai bahwa Polri sudah melenceng dari tugas utama mereka—menegakkan hukum dan menjamin rasa aman. Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengaduan, perlindungan, dan pelayanan kasus, justru masih banyak menuai keluhan. Inilah area yang seharusnya menjadi fokus utama pembenahan institusi.

Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri juga turut angkat suara. Ia menilai pembuatan platform baru seperti Policetube tidak diperlukan. “Polri cukup menggunakan media sosial yang sudah ada seperti YouTube, Instagram, atau TikTok untuk edukasi dan ekspos kegiatan,” ujarnya. Menurutnya, membangun platform baru itu kompleks, menyedot sumber daya besar, dan efektivitasnya belum tentu teruji. Sementara itu, media sosial yang telah digunakan secara luas oleh publik, terutama generasi muda, masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Gufron menambahkan, waktu dan energi yang dihabiskan untuk Policetube seharusnya digunakan untuk merespons perubahan sosial yang sangat cepat. Kepolisian, kata dia, dituntut untuk lebih adaptif dan responsif dalam menjawab dinamika masyarakat. Di saat yang sama, peningkatan kualitas layanan serta disiplin internal jauh lebih penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga ini.

Sumber: Tempo.co