Prabowo Ngaku Dukung RUU Perampasan Asset, Warganet: Stop Bohongi Rakyat!

Eramuslim - Pasca menyampaikan pidatonya di depan para buruh yang tengah merayakan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, Prabowo mengaku mendukung RUU Perampasan Asset.

Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Prabowo sebelumnya yang pernah bilang kasihan istri dan anak koruptor kalau hartanya disita.

Salah satu pegiat media sosial yang berang adalah Chusnul Chotimah. Aktivis PDIP ini mengkritik Presiden Prabowo soal klaim yang tidak berdasar tersebut.

Dukungan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi hal yang digaris bawahi Chusnul dalam mengomentari pidato yang disampaikan Prabowo.

"Bapak yang kuasai pemerintah, DPR koalisi bapak juga yang kuasai. Kalo memang dukung dari kemarin UU itu sdh disahkan tapi faktanya itu cuma omon-omon," kritik Chusnul, dilansir X @ch_chotimah2 (1/5).

Dengan tegas, Chusnul menyatakan agar Prabowo berhenti membohongi rakyat. "Stop bohongi rakyat pak!!!," ujarnya

Menanggapi unggahan Chusnul, tenyata banyak yang menunggu keputusan Undang-Undang Perampasan Aset, dan berharap agar hal tersebut benar disahkan.

"Kita tunggu bersama dalam 7 hari kedepan akankah diketok palu UU Perampasan Aset lewat Perpu atau lewat DPR RI melalui partainya. Semoga bukan Omon-omon dan hanya banyak gimmick seperti yang lalu," komentar salah satu netizen.

"Tenang mbak, itu cuma buat dapat tepuk tangan aja kok," timpal lainnya.

Sebagai informasi, dalam memperingati Hari buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan mendukung terhadap Undang-Undang perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi.

Dukungan ini dikatakan langsung secara terbuka, saat pidato perayaan hari buruh internasional di kawasan Monas Jakarta (1/5). Dengan tegas ia menekankan, bahwa perampasan aset merupakan bagian dari mencuri dan harus dikembalikan.

Namun hal itu bertolak belakang dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang meminta anak dan istri koruptor dikasihani. Bukan itu saja, jika benar mendukung, pasti RUU Perampasan Asset sudah ketok palu sedari dulu, karena Prabowo sudah jadi presiden dan partai koalisinya menguasai parlemen, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Tapi kenyatan berkata lain. [jk]