Prabowo soal Aksi Demo: Ini Hak Rakyat, tapi Apakah Murni atau Ada yang Bayar?

eramuslim.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi dalam 130 hari pertama masa pemerintahannya.

Dalam pertemuan bersama tujuh pemimpin media di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 6 April 2025, ia menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

“Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif dong," ujarnya.

Meskipun menghormati kebebasan berpendapat, Prabowo mempertanyakan motif di balik beberapa aksi unjuk rasa, termasuk kemungkinan adanya pendanaan dari pihak tertentu. Salah satu isu yang disorot adalah tudingan pemotongan anggaran pendidikan yang mencuat dalam sejumlah aksi. Menurutnya, narasi seperti itu perlu ditelaah secara lebih objektif.

“Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan,” tegasnya.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis, seperti pembakaran ban atau perusakan fasilitas umum, yang dinilainya tidak bisa dibenarkan.

Lebih jauh, Prabowo mengungkap kekhawatirannya terhadap kemungkinan campur tangan pihak asing yang memanfaatkan situasi dalam negeri. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya, termasuk pembubaran USAID oleh pemerintahan Donald Trump, yang disebut menemukan adanya pembiayaan terhadap sejumlah LSM di berbagai negara.

"Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba," kata dia.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk mengekang kebebasan sipil atau membungkam aspirasi rakyat. Ia berharap masyarakat dapat menyikapi situasi secara rasional dan tidak mudah terprovokasi.

“Saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres, organisasi yang besar pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda emosi, panas, dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan. Kita mau kerja untuk rakyat,” tutupnya.

(Sumber: RMOL)