eramuslim

Prof Henry Subiakto Di-bully Netizen, Katanya Banyak Gelar Tapi Otak Kosong

Eramuslim.com – Staf Ahli Menkominfo bidang Komunikasi dan Media Masa profesor Henry Subiakto di-bully oleh beberapa tokoh lantaran dianggap tidak bisa membedakan antara bangsa dan negara.

Mulanya, profesor Henry Subiakto menulis cuitan yang menyindir kelompok yang kerap menjelek-jelekkan pemerintah.

Prof Henry bilang, orang yang gemar menebar kebencian kepada Negara atau pemerintah, tidak boleh dikasih pekerjaan dan jabatan. Sebab orang itu nanti akan berkhianat.

“Orang yg menjelek-jelekkan negara dan bangsanya sendiri itu selayaknya kalau cari kerja atau jabatan tidak pantas diterima. Baik di perusahaan maupun di institusi manapun. Karena dengan bangsa dan negaranya saja bisa berkhianat apalagi hanya dengan orang, perusahaan atau institusi?” tulis Prof Henry, dikutip Selasa (11/10/2021).

Menanggapi itu, aktivis Nicho Silalahi mengaku heran dengan pernyataan Prof Henry tersebut. Sebab, Henry dinilai tidak bisa membedakan kritik kepada negara dan menjelekkan negara

“Kok prof jadi bloon sih? Teretorial + Pemerintahan + Rakyat = Maka Disebut Negara. Jika Rakyat Mengungkapkan Fakta Dengan Mengatakan Pemerintah Memang Jelek Terus Kau Anggap Melawan Negara?” kata Nicho menanggapinya.

Dia juga heran dengan gelar akademik yang disandang oleh Henry Subiakto. Dari guru besar hingga profesor.

“Waduh kenapa jaman sekarang gelar aja yang deabrek tapi atak kosong,” ucapnya.

Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu mengatakan, kritik kepada pemerintah adalah hak rakyat

“Negara terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah. Mengkritisi pemerintah adlh hak rakyat. Justru yg buat janji palsu, kebohongan, beratkan hidup rakyat, tdk adil dan/atau makan gaji dari rakyat tapi musuhi rakyat bisa termasuk penghianat. Semoga jelas,” celetuk Said Didu.

Sementara itu, anggota DPR RI, Fadli Zon menilai, Henry tidak bisa membedakan antara bangsa dan negara.

“Yang bersangkutan belum bisa membedakan antara negara, bangsa dan pemerintah. Padahal ini soal elementer,” tulis Fadli Zon. [FIN]