Profil Ulil Abshar dan Kontroversi “Wahabi” soal Tambang di Raja Ampat

Eramuslim.com - Ulil Abshar Abdalla saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU untuk periode 2022–2027. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus mantan Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), serta pernah menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, termasuk di Universitas Boston dan Universitas Harvard.

Ulil merupakan putra dari ulama Abdullah Rifa’i, pendiri Pesantren Mansajul Ulum. Pendidikan dasarnya ia jalani di Pati, lalu melanjutkan ke Madrasah Mathali’ul Falah yang diasuh oleh KH M. Ahmad Sahal Mahfudz. Selanjutnya, ia belajar di LIPIA Jakarta, kemudian menempuh studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Gelar magister ia raih dari Boston University dan kemudian melanjutkan program doktoralnya di Harvard.

Ulil, yang juga menantu dari KH Mustofa Bisri (Gus Mus), belakangan menjadi sorotan publik setelah mendukung keberadaan pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam sebuah forum publik yang disiarkan Kompas TV dan ramai diperbincangkan di media sosial, ia berdebat sengit dengan Iqbal Damanik, juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia.

Dalam forum itu, Ulil menyebut bahwa aktivitas pertambangan bukanlah kejahatan, melainkan sesuatu yang bisa membawa manfaat jika dikelola dengan baik. Ia menekankan bahwa sumber daya alam seperti mineral merupakan anugerah Tuhan yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Ulil juga mengkritik sebagian aktivis lingkungan yang dianggap terlalu ekstrem dalam menolak tambang, dan menyebut pola pikir semacam itu sebagai bentuk "wahabisme lingkungan."

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Iqbal Damanik yang menilai label “wahabi lingkungan” sebagai bentuk merendahkan perjuangan para aktivis lingkungan. Ia menyebut kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar tambang justru tidak merasakan manfaat, melainkan kesulitan seperti kerusakan lingkungan, air bersih yang langka, dan keterbatasan akses listrik.

Iqbal juga menantang Ulil untuk menyebutkan satu contoh praktik pertambangan di Indonesia yang berhasil memulihkan lingkungan sesuai dokumen reklamasi. Ia menyoroti bahwa sejak 2001 Indonesia telah kehilangan lebih dari 28 juta hektare hutan, tanpa upaya pemulihan yang memadai. Menurutnya, ketergantungan negara terhadap industri ekstraktif menunjukkan kegagalan menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan akan tetap mengawasi secara ketat operasional PT Gag Nikel, meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan itu tidak dicabut. Presiden disebut telah memerintahkan agar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan, termasuk perlindungan terumbu karang dan pelaksanaan reklamasi yang ketat.

Pernyataan Ulil juga menuai respons dari kalangan muda Nahdliyin. Roy Murtadho, kader NU dan penulis, mengkritik penggunaan istilah "wahabi lingkungan" karena dianggap memperkeruh diskusi dan melemahkan kritik rasional terhadap industri tambang.

Sumber: inibalikpapan.com dan posbelitung.co