Rano Karno Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen Pasukan Oranye Jakarta

Eramuslim.com - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang dikenal sebagai Pasukan Oranye. Rano menegaskan, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan dan harus diberantas tuntas.

Menurutnya, isu ini sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak masa kampanye bersama Gubernur Pramono Anung. Ia menyebut ada laporan bahwa calon pelamar harus membayar puluhan juta rupiah untuk bisa diterima sebagai petugas PPSU. “Bayangin, itu enggak bisa kami terima,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Pemprov Jakarta berjanji akan menelusuri dan mengusut pelaku pungli yang terlibat dalam praktik kotor ini.

Antusiasme Tinggi, Pungli Mengintai Pelamar

Tahun ini, jumlah pendaftar PPSU membludak. Tercatat lebih dari 21 ribu pelamar memperebutkan hanya 1.023 posisi. Profesi PPSU dinilai menarik karena memberikan gaji sesuai UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5,39 juta per bulan, plus tunjangan BPJS dan THR.

Namun di balik tingginya minat warga, muncul laporan dari masyarakat mengenai pemerasan terselubung dalam proses seleksi.

Ali Lubis, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, mengaku menerima banyak keluhan dari warga saat masa reses. “Ini bentuk pemerasan terhadap orang miskin. Cari kerja saja sudah sulit, masa harus diperas juga?” kritik Ali di Gedung DPRD DKI.

Pekerjaan Vital, Proses Rekrutmen Harus Bersih

PPSU berperan penting dalam menjaga kebersihan dan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan gubernur, rata-rata 40–70 orang per kelurahan.

Rano Karno menekankan bahwa rekrutmen PPSU harus transparan, adil, dan bebas pungli. Ia menyerukan agar praktik semacam ini dihentikan karena mencederai kepercayaan publik dan menyusahkan masyarakat bawah.

Sumber: tempo.co