Ratusan Warga Muslim Assam Dipaksa ke Perbatasan Bangladesh, Banyak yang Ditelantarkan

Eramuslim.com - Pemerintah negara bagian Assam di India, yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), melakukan penangkapan besar-besaran terhadap warga Muslim yang dituduh sebagai "warga asing" dan memaksa mereka menyeberang ke Bangladesh. Hal ini menyebabkan ratusan orang, termasuk lansia dan perempuan, menderita akibat perlakuan tidak manusiawi di daerah perbatasan.

Ali, seorang montir sepeda berusia 67 tahun dari distrik Morigaon, adalah salah satu dari lebih dari 300 Muslim yang “didorong kembali” ke Bangladesh sejak Mei. Ia ditangkap pada 23 Mei dan dibawa ke pusat penahanan migran di Matia. Tiga hari kemudian, ia dan 13 orang lainnya, termasuk lima perempuan, dipaksa oleh Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF) untuk menyeberang ke wilayah Bangladesh.

Namun, Pasukan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) menolak menerima mereka karena menganggap mereka warga India. Akibatnya, mereka terdampar di wilayah tanpa negara, tanpa makanan atau perlindungan, selama 12 jam. Sebuah foto Ali di tengah rawa menjadi viral, memperlihatkan penderitaan mereka. Ia mengaku ditembak dengan peluru karet ketika memohon agar tidak dipaksa ke Bangladesh.

Rahima Begum, 50 tahun, mengalami kejadian serupa dan mengatakan ia dipukuli oleh BGB ketika mencoba masuk ke Bangladesh. “BSF bilang mereka akan menembak mati kami kalau tidak menyeberang,” katanya.

Jurnalis Bangladesh Jiten Chandra Das mengonfirmasi bahwa BSF menggunakan peluru karet dan menembak ke udara untuk memaksa para korban.

BSF membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa mereka hanya mencegah warga Bangladesh masuk secara ilegal ke India. Setelah intervensi dari warga lokal dan pejabat BGB senior, sebagian korban termasuk Ali akhirnya dikembalikan ke India melalui negara bagian Meghalaya.

Menurut laporan surat kabar The Sentinel pada 31 Mei, BGB menyerahkan kembali 65 orang yang diklaim sebagai warga India kepada BSF. Banyak korban yang kembali mengaku bahwa mereka ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang berpakaian sipil setelah kembali ke sisi India.

Akar konflik ini berasal dari sejarah panjang ketegangan etnis dan agama di Assam, terutama sejak masuknya migran berbahasa Bengali (baik Muslim maupun Hindu) pada masa penjajahan Inggris untuk bekerja di perkebunan teh. Setelah India merdeka pada 1947 dan Bangladesh merdeka dari Pakistan pada 1971, Assam menetapkan batas waktu 24 Maret 1971 sebagai tanggal yang menentukan keabsahan kewarganegaraan bagi warga Bengali.

Warga harus membuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka telah tinggal di Assam sebelum tanggal tersebut. Jika gagal, mereka bisa dinyatakan sebagai “orang asing” oleh Pengadilan Khusus (Foreigners Tribunals), yang menurut Amnesty International bias dan bekerja secara sewenang-wenang.

Pada 2019, Assam menerbitkan Daftar Warga Negara (NRC) yang mengecualikan hampir 2 juta orang, sekitar 700.000 di antaranya adalah Muslim. Banyak dari mereka kemudian ditahan dan diupayakan untuk dideportasi paksa.

Beberapa dari korban pengusiran mengaku masih menjalani proses hukum, sehingga tindakan pemerintah dinilai ilegal. Menteri Utama Assam, Himanta Biswa Sarma, mengakui bahwa beberapa orang dipulangkan melalui jalur diplomatik karena proses pengadilan mereka masih berjalan.

Pengusiran serupa kini meluas ke negara bagian lain yang juga dikuasai BJP. Di Gujarat, polisi mengklaim telah mengidentifikasi lebih dari 250 “imigran ilegal dari Bangladesh” yang akan segera dideportasi. Di Maharashtra, tujuh Muslim juga sempat diserahkan ke BSF, tetapi kemudian dikembalikan setelah intervensi pemerintah negara bagian Benggala Barat.

Samirul Islam, anggota parlemen dari Partai Trinamool Congress (AITC), menyebut bahwa mereka adalah warga negara India dan tidak seharusnya diserahkan tanpa koordinasi dengan otoritas daerah asal.

Sumber: Al Jazeera