Riuh Efisiensi Anggaran! Peringatan Darurat Pendidikan Viral di Medsos, Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

[caption id="" align="alignnone" width="1125"] (Foto: Instagram @serikatpekerjakampus)[/caption]

eramuslim.com - Peringatan darurat pendidikan kini menjadi sorotan publik, dengan tagar darurat pendidikan yang viral di media sosial.

Hal ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan. Pemangkasan anggaran dilakukan terhadap kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan dengan alasan efisiensi.

Menanggapi kebijakan tersebut, berbagai pihak menyatakan protes. Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang beranggotakan dosen, peneliti, dan staf kampus dari seluruh Indonesia, menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa yang turun ke jalan.

“Serikat Pekerja Kampus bersama dosen seluruh Indonesia mendukung mahasiswa turun ke jalan selamatkan Indonesia,” tulis SPK dalam unggahannya di Instagram.

SPK bahkan mengeluarkan seruan darurat, dengan menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi berbahaya.

“Gemakan peringatan darurat! Indonesia sedang dalam kondisi bahaya! Masyarakat Indonesia sedang didorong masuk jurang kematian! Bangsa kita tengah di ambang kehancuran!”

Efisiensi anggaran yang menyasar pendidikan dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat, mengingat sektor ini merupakan kepentingan vital bangsa.

“Efisiensi yang menyasar kepentingan-kepentingan vital bangsa sejatinya adalah penindasan masyarakat yang terpinggirkan. Pemangkasan anggaran yang hanya menyasar kepentingan rakyat banyak adalah sebuah tindakan kejahatan,” jelas SPK.

SPK juga menilai bahwa kebijakan ini diambil demi memenuhi ambisi politik tertentu, terutama untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Demi nafsu membuktikan diri sebagai pahlawan palsu pembela rakyat. Demi janji tak tahu diri makan bergizi yang kenyataannya tidak gratis. Demi janji kampanye politis dan pragmatis yang jauh dari kata adil dan memihak,” tulisnya.

“Saatnya melawan! Selamatkan bangsa, selamatkan Indonesia dari latennya penghancuran,” tambah SPK.

Isu efisiensi anggaran di sektor pendidikan pertama kali mencuat dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam rapat tersebut, Satryo mengungkapkan bahwa beberapa program beasiswa terkena pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran di kementeriannya.

"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," jelasnya.

Selain itu, anggaran program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) masing-masing mengalami efisiensi sebesar 10 persen dari pagu awal yang berjumlah Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta bagi dosen dan tenaga kependidikan, mengalami pemotongan sebesar 25 persen dari pagu awal masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

Pemangkasan juga terjadi pada tunjangan dosen non-PNS, dengan efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun, gaji dan tunjangan pegawai tetap tidak mengalami pengurangan.

Menanggapi hal ini, Menteri Satryo menegaskan bahwa pihaknya berusaha agar pemotongan anggaran di sektor pendidikan bisa dibatalkan sepenuhnya.

"Kami usulkan ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu nol persen," katanya.

Tercatat dalam pagu awal, total anggaran Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) berjumlah Rp194.709.094.000. Namun, setelah efisiensi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dana yang tersisa hanya Rp19.470.909.000.

(Sumber: Fajar)