Rocky Gerung: Jokowi Lagi, Jokowi Lagi...

eramuslim.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka mengungkapkan bahwa hanya setengah dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang benar-benar diterima oleh masyarakat.

Mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) itu menjelaskan bahwa kegagalan penyaluran bansos dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk adanya data ganda.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati politik Rocky Gerung menilai bahwa pernyataan Luhut semakin menguatkan dugaan adanya masalah serius dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dalam kanal YouTube pribadinya pada Senin malam, 10 Februari 2025.

Ia juga menyoroti bagaimana dana Rp250 triliun yang tidak tersalurkan menunjukkan kelalaian negara dalam memenuhi hak rakyat miskin.

Rocky, yang pernah disebut sebagai mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa masalah ini harus diusut secara menyeluruh.

“Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi harus bertanggung jawab atas tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun.

“Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.

Sementara itu, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Luhut menjelaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial selama lima tahun terakhir menghadapi tantangan besar.

“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ungkapnya dalam unggahan pada Minggu, 9 Februari 2025.

(Sumber: RMOL)