Rocky Gerung soal IKN: Memang Harus Dibatalkan Habis-habisan

eramuslim.co - Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi perdebatan di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Terlebih, pemerintahan Prabowo baru-baru ini menerapkan kebijakan efisiensi yang berimbas pada pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Prabowo perlu mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan peninggalan Jokowi yang dianggap tidak bermanfaat.

“Pak Prabowo harus mengevaluasi mana yang primer, artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder, artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan 8 persen, mana yang tersier yang dianggap sebagai proyek-proyek pencitraan,” ujar Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Kamis malam, 13 Februari 2025.

Menurutnya, proyek tersier seperti IKN seharusnya dihentikan sepenuhnya oleh Prabowo.

“Tidak ada kepentingan sebetulnya dari 10 tahun lalu untuk memindahkan ibukota dan itu ambisi dari Presiden Jokowi, itu yang memang harus dibatalkan habis-habisan, kalau konsekuensinya terbengkalai, ya memang harus terbengkalai,” tegasnya.

Rocky, yang pernah menghadapi kriminalisasi di era Jokowi, menilai bahwa jika pemerintahan Prabowo tetap melanjutkan proyek IKN sementara pemangkasan anggaran terjadi di sektor lain, hal itu dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

“Kalau ada pemberian anggaran pada IKN, akibatnya adalah wilayah seperti perlindungan HAM, pendidikan, perbaikan gizi, pemeliharaan kesehatan itu jadinya drop kan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Rocky menambahkan bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan perlambatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PHK di berbagai daerah.

“Mengapa pemerintahan sebelumnya membuat APBN yang masih berantakan tetapi masih ingin membiayai proyek-proyek yang disebut strategis, proyek-proyek mercusuar, kan itu yang mesti diterangkan pada publik kan? Jadi yang kita sebut rasa keadilan itu harus dibaca sebagai protes terhadap sistem yang menyebabkan mereka memperoleh ketidakadilan,” bebernya.

“Sistem itu apa? Ya sistem penganggaran? Penganggaran itu apa? Penganggaran itu kan ada bagian untuk melayani kepentingan publik,” tandasnya.

(Sumber: RMOL)