Rp 7.500 Triliun Demi Pertumbuhan: Mimpi Besar atau Beban Bersama?

Eramuslim.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melempar sebuah pernyataan besar yang menyita perhatian: Indonesia membutuhkan suntikan investasi senilai Rp 7.500 triliun pada tahun 2026 agar mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini muncul dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Menurut Sri Mulyani, ambisi sebesar itu mustahil tercapai tanpa lonjakan investasi. "Pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak signifikan jika tidak didorong oleh pertumbuhan investasi yang kuat," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/6).

Investasi: Mesin Utama Penggerak Ekonomi

Ia menyebutkan bahwa investasi saat ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indonesia perlu mencetak pertumbuhan investasi minimal 5,9 persen (year-on-year). Artinya, tak sekadar mempertahankan, tetapi harus menggandakan daya tarik bagi investor—baik lokal maupun internasional.

Dalam situasi global yang masih dibayangi ketidakpastian, tugas pemerintah untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan kompetitif menjadi makin menantang.

Selain investasi, Sri Mulyani menyoroti pentingnya konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama PDB—bahkan mencapai kontribusi 55 persen. Pemerintah dituntut menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi tumbuh di angka ideal 5,5 persen.

“Untuk itu, penciptaan lapangan kerja sangat penting. Jika penghasilan masyarakat meningkat, konsumsi ikut terdongkrak. Ini akan menjaga mesin ekonomi tetap menyala,” jelasnya.

Salah satu instrumen andalan pemerintah untuk menarik investasi adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang diketuai oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani. Lembaga ini diharapkan menjadi game changer dalam menghadirkan investor untuk mendanai sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi, seperti hilirisasi, teknologi, dan energi bersih.

Dengan mengusung pendekatan mirip Temasek Holdings Singapura, Danantara dirancang bukan hanya sebagai pengelola aset negara, tapi juga sebagai lokomotif untuk menyatukan investasi yang selama ini tersebar dan tidak terkoordinasi.

Harapan atau Beban?

Target ambisius ini menyisakan pertanyaan besar: apakah Indonesia benar-benar siap menyerap Rp 7.500 triliun dengan infrastruktur regulasi dan iklim investasi saat ini? Apakah masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari investasi raksasa itu? Dan bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh segelintir elit?

Saat pemerintah memasang target tinggi, siapa yang harus bekerja lebih keras: negara, investor, atau rakyat? Sudah saatnya kita ikut bertanya—bukan hanya menunggu hasil.

Sumber: Kumparan.com