Said Didu singgung dalang kuat di balik korupsi minyak goreng: Uangnya diberikan saja

eramuslim.com - Penetapan empat tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng telah memancing kemarahan sejumlah pihak. Tak terkecuali mantan sekretaris Menteri BUMN, Said Didu.

Menurutnya, kasus ini membuktikan bahwa oligarki telah merampas kehidupan rakyat. Parahnya lagi, salah satu tersangka adalah pejabat Dirjen Kementerian Perdagangan yang diduga kuat bermain dengan pengusaha untuk mengekspor minyak sawit atau CPO dan keturunanya.

“Saya yakin pemain belakangnya lebih berkuasa daripada dirjen. Ini sudah keterlaluan sehingga harus dibongkar seluruhnya,” kata Said Didu dikutip Hops.ID dari kanal Youtube @Dioz Channel pada Kamis, 21 April 2022.

Padahal, lanjut Said Didu, kebijakan terkait minyak goreng telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp10 triliun uang rakyat.

Penggunaan uang tersebut di antaranya dengan melakukan subsidi untuk menekan harga minyak goreng di pasar. Meskipun kebijakan itu hanya berlangsung seminggu.

Kemudian Menteri Perdagangan mengubah kebijakan subsidi menjadi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan domestic market obligation (DMO).

“Saya sudah memperkirakan bahwa kebijakan HET dan DMO akan bocor atau dipermainkan,” katanya.

Seharusnya kata Said, kebijakan yang bagus sebenarnya melalui pemberian subsidi. Kemendag bisa menugaskan bulog atau perusahaan BUMN lainnya untuk mensubsidi minyak goreng.

“Uangnya diberikan saja bulog. Biar bulog yang membeli dengan harga pasar. Kemudian turunkan harganya setelah dapat subsidi. Bukan seperti sekarang subsidi di DMO, kemudian yang melaksanakan swasta, akhirnya terjadi seperti ini,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya yakin ada oknum yang lebih kuat di balik krisis minyak goreng di Indonesia. Namun sayangnya hal itu belum terungkap.

Said lantas menyoroti subsidi solar yang mencapai hampir 10.000 per liter untuk jutaan liter.

Sementara sebagian besar pengguna solar adalah kalangan berada yang punya mobil dan pabrik.

“Kenapa Pemerintah lebih memilih mensubsidi solar yang mencapai 5 juta liter dalam setahun. Minyak goreng juga 5 juta liter setahun. Kenapa subsidi solar tidak dipindahkan ke minyak goreng saja?” katanya.

Said memperkirakan untuk mensubsidi minyak goreng hanya membutuhkan Rp 1,5 triliun per bulan. Angka ini lebih kecil dibandingkan subsidi solar.

“Yang lebih menarik, Pak Jokowi memilih membagikan uang Rp 6,4 triliun untuk bansos minyak goreng. Kenapa tidak diubah saja menjadi subsidi?” katanya.

Ia pun berharap masyarakat terus mengawal kasus minyak goreng hingga tuntas. Masyarakat menderita karena harus rela mengantri untuk mendapatkan minyak goreng.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka atas dugaan kasus korupsi minyak goreng.

Mereka pun kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari kedepan terhitung dari tanggal 19 April 2022 hingga 8 Mei 2022. [Hops]