SBY Sindir Pemimpin Haus Kekuasaan: Absolute Power Tends to Corrupt Absolutely!

eramuslim.com - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan bahwa pemimpin yang haus akan kekuasaan cenderung tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya, bahkan dengan mengubah konstitusi.

"My own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms," ujar SBY dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat (7/3/2025).

Diskusi ini diadakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring.

SBY menegaskan bahwa upaya semacam itu terkadang berhasil, tetapi dalam banyak kasus, kekuasaan absolut pada akhirnya akan ditolak oleh masyarakat. Ia menyinggung peristiwa Arab Spring pada awal 2010-an, di mana berbagai aksi protes dan pemberontakan terjadi di negara-negara Arab dan Afrika Utara.

"Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tiba-tiba melihat pemimpin politiknya punya kekuasaan yang mutlak, yang absolut, terjadilah perlawanan publik dan tidak bisa bertahan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya.

"Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menimbulkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan untuk siapapun who is holding power," tegasnya.

Sebagai presiden yang menjabat selama dua periode, SBY menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan harus dihindari.

Menurutnya, kekuasaan harus diperoleh secara sah dengan mengikuti konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Setelah didapat, kekuasaan tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.

"Jangan melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Power harus didapatkan secara sah. Follow the constitution, follow democratic way untuk mendapatkan power. Setelah power didapatkan, gunakan pula dengan baik. The exercise of power matters. Kalau tahu konstitusi, tahu undang-undang, mengetahui nilai-nilai demokrasi akan tercegah dia menyalahgunakan kekuasaannya," pungkasnya.

(Sumber: Tribunnews)