Soal #IndonesiaGelap, Mahfud MD: Tidak Seluruhnya 'Gelap', Banyak Juga yang 'Terang'

eramuslim.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang 'terang' dan perlu dihormati.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud sebagai tanggapan terhadap tagar #IndonesiaGelap yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes, kan," ujar Mahfud di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2).

Mahfud mencontohkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan positif dari pemerintahan Prabowo yang perlu diapresiasi.

"Saya kira bagus sebagai sebuah program," ujar Mahfud, dikutip dari Antara.

Efisiensi Anggaran Itu Perlu, Tapi Harus Selektif

Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.

Ia mengingatkan bahwa inefisiensi sudah menjadi masalah lama, bahkan sejak era Orde Baru. Mahfud mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo, yang menyebut bahwa tingkat inefisiensi saat itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujarnya.

Namun, Mahfud menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif agar tidak asal memangkas anggaran, terutama di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.

"Kalau bidang ini dipotong 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen—Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," katanya.

Ia menegaskan bahwa efisiensi sebaiknya difokuskan pada pengeluaran negara yang benar-benar tidak efektif, seperti:
- Kickback dalam proyek pemerintah
- Perjalanan dinas yang tidak perlu
- Praktik flexing (pamer kekayaan) oleh pejabat dengan anggaran negara

"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutup Mahfud.

(Sumber: Merdeka)