Soal Isu Makan Bergizi Gratis Dipangkas jadi Rp8 Ribu, Istana Buka Suara: Kapan dan di Mana Itu Terjadi?

[caption id="" align="alignnone" width="3120"] (Humas Pemkot Surabaya)[/caption]

eramuslim.com - Istana Kepresidenan membantah adanya pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK tidak merinci lebih lanjut mengenai dugaan pemotongan anggaran tersebut.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan KPK lebih berfokus pada aspek pencegahan, bukan penindakan. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3).

"Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hasan kepada wartawan, Senin (10/3).

Ia menekankan bahwa jika memang terdapat temuan terkait pemotongan anggaran MBG dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, maka seharusnya disertai dengan informasi yang jelas mengenai lokasi dan waktu kejadian agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Menurutnya, temuan tersebut masih sebatas informasi awal yang dapat digunakan untuk upaya pencegahan dan antisipasi.

"Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," tambahnya.

Hasan juga menyebut bahwa BGN telah berjanji akan melakukan pengecekan langsung terkait dugaan pemotongan anggaran tersebut, tetapi diperlukan data yang lebih lengkap untuk memastikan kebenarannya.

"Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," tegasnya.

Terkait dengan anggaran MBG, Hasan menjelaskan bahwa harga bahan makanan dalam program ini bersifat actual cost atau disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Di Indonesia bagian barat, rata-rata anggaran MBG sebesar Rp10.000, tetapi di Kepulauan Mentawai anggarannya bisa mencapai Rp14.000.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang 7-9 ribu saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya nilainya bisa mencapai 41.000," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasan memastikan bahwa anggaran MBG memang bervariasi di setiap wilayah Indonesia. BGN sendiri telah memiliki indeks harga kemahalan untuk masing-masing kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat.

"BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten/kota," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi anggaran MBG yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Ia menyoroti kemungkinan adanya pengurangan anggaran saat dana sampai ke daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo saat menerima kunjungan Kepala BGN di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3).

Untuk mencegah hal tersebut, KPK berkomitmen membantu pengawasan program MBG melalui mekanisme pencegahan dan monitoring. KPK juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dalam pelaksanaan program ini.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," pungkasnya.

(Sumber: Jawapos)