Soal Tuntutan Pelengseran Gibran, Hendropriyono: Sah-Sah Saja...

Eramuslim - Tokoh intelien Indonesia sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono menganggap wajar tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang minta Wapres Gibran diganti.

Penyandang gelar Profesor Ilmu Filsafat Intelijen pertama di dunia ini mengatakan jika usulan atau tuntutan itu berdasarkan hak aspirasi warga negara Indonesia, sehingga ia menilai apa yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri masih dalam batas kewajaran.

Hanya saja, ujarnya, benar tidaknya dalam usulan itu tentu dikembalikan kembali kepada pandangan masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

"Katanya negeri bebas? Jadi, boleh dong menyampaikan aspirasinya. Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi," ujar Hendropriyono usai menghadiri satu acara di Jakarta (26/4).

"Enggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45," tambah Kepala BIN era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu.

Meski demikian, Hendropriyono tetap meminta agar tetap semuanya mengedepankan stabilitas nasional dan disiplin sosial.

Beberapa waktu lalu, ratusan Purnawirawan Jenderal dan perwira tinggi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Forum yang antara lain dimotori Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno itu juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik. [ds]