Tanggapan terhadap Pidato Presiden Jokowi

Inilah yg kami kritik bahwa penanggulangan Covid tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat (seperti rakyat harus membayar mahal utk Rapid Test/Swab Test), dan tidak peduli terhadap tenaga medis yg banyak menjadi korban mati dalam menjalankan tugas (karena minimnya alat pelindung diri). Akan menjadi skandal kalau benar informasi yg beredar bahwa anggaran utk penanggulangan Covid, katanya, sekitar 5% disumbangkan kepada BPJS (padahal BPJS tidak membantu pasien terkena Covid).

Juga, pantas Presien Jokowi marah terhadap pembantunya dalam bidang perekonomian karena realisasi anggaran besar utk stimulus ekonomi kurang menyentuh UMKM, tapi seperti berita yg beredar, banyak diberikan kepada korporasi termasuk BUMN yg sebenarnya sudah merugi sebelum ada Covid. Dalam hal ini, patut dinilai rendahnya kepedulian terhadap rakyat dan usaha kecil (80% tenaga kerja bekerja pada Sektor UMKM). Karena semua UMKM terdampak Covid maka akibatnya jutaan rakyat kecil yg harus menganggur karena terPHK.

Banyak hal lain yg dapat dikatakan, tapi dada sebagian besar rakyat juga sesak dengan kesedihan dan keprihatinan. Tidak seperti Bapak Presiden yg jika dada dan pikirannya sesak dengan masalah langsung dapat menumpahkan kepada rakyat lewat pidato terbuka (video Pidato Presiden diedar luas). Mudah-mudahan rakyat tidak bertambah sedih (karena akan menjadi seperti terjatuh dari tangga kemudianterkena tangga pula). Alhamdulillah sebagian besar rakyat walau sesak dada tapi masih mempunyai pikiran terbuka.

Dengan pikiran terbuka itu, dan dari lubuk hati yg paling dalam, dengan tulus ikhlas kami mengusulkan jalan keluar:

Pertama, dalam menghadapi masalah bangsa seperti musibah Covid-19, galanglah kebersamaan seluruh elemen bangsa. Tidak ada salahnya utk mendengar aspirasi rakyat apalagi yg kritis (karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yg bersifat konstruktif). Salah adanya jika aspirasi itu dibungkam, baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran, ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan.