Sutiyoso: Pemimpin Model Gibran Tak Mampu Urus Negara

Eramuslim - Mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dengan tegas menyatakan pemimpin model Gibran tak mampu urusa negara.

Sebab itu, Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso mendukung delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Itu dikatakan Sutiyoso dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Sabtu 26 April 2025.

“Kita doakan 08 (Prabowo Subianto) selamat, sehat, bahkan satu periode lagi. Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa jadi presiden? ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita..,” kata Sutiyoso.

Sutiyoso melanjutkan, dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutiyoso terang-terangan sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar Republik Indonesia.

“Nasib bangsa ini dipertaruhkan,” kata Sutiyoso.

Di sisi lain, Sutiyoso mengaku masih ingat perkataan mantan presiden Jokowi yang bilang jika anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik.

“Mereka (anak-anak Jokowi) jual martabak, pisang goreng, konon katanya sukses,” kata Sutiyoso. Namun nyatanya, perkataan Jokowi tidak sesuai dengan yang dilakukannya.

“... Tetapi tiba-tiba masuk politik, walikota Solo, walikota Medan,” kata Sutiyoso.

Hingga akhirnya, setelah dua tahun jadi Walikota Solo, Gibran maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto dan itu pun lewat jalan yang dipenuhi polemik.

“Cuma dua tahun memimpin Solo yang homogen tentu tantangannya sedikit dan pengalamannya. Tiba-tiba langsung nasional,” pungkas Sutiyoso.

Sebelumnya, ratusan perwira tinggi TNI yang berada di bawah forum purnawirawan prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan politik. Mereka antara lain: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

Selain mengganti Gibran, para jenderal senior tersebut juga menuntut agar dilakukan reshuffle menteri yang diduga korup serta menindak tegas oknum pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan Jokowi yang notabene sudah mantan.[gh]