Swedia Pimpin Desakan Uni Eropa Beri Sanksi Menteri Ekstremis Israel

Eramuslim.com - Swedia memimpin tekanan besar di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap para menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah ini menyusul keputusan Inggris, Kanada, dan Australia yang lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada dua tokoh paling kontroversial di pemerintahan Israel.

Hingga kini, Brussels masih enggan mengikuti jejak sekutu-sekutu Baratnya. Padahal, Inggris dan negara-negara Persemakmuran telah menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, atas tuduhan menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran hak asasi terhadap warga Palestina.

Namun, Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menegaskan bahwa Uni Eropa tidak bisa lagi tinggal diam. "Kami telah lama mendesak diberlakukannya sanksi terhadap para pemukim ekstremis. Kini, saatnya melangkah lebih jauh: menjatuhkan sanksi terhadap para menteri ekstremis Israel secara individu," tegas Stenergard usai bertemu dengan diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, di Brussels.

Untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat tinggi Israel, Uni Eropa memerlukan dukungan bulat dari seluruh 27 negara anggota. Namun, ini tampaknya sulit terwujud, mengingat negara seperti Hungaria tetap menjadi pendukung keras kebijakan Israel.

Meski begitu, angin politik di Eropa mulai berubah. Negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman mulai mendukung seruan Belanda untuk meninjau kembali EU-Israel Association Agreement, sebagai respons atas kehancuran kemanusiaan yang disebabkan agresi brutal Israel di Gaza.

“Sikap terhadap Israel kini terdengar sangat berbeda dibandingkan beberapa pekan lalu. Negara-negara seperti Swedia muak menyaksikan jutaan orang menderita,” kata Stenergard.

Meski mengakui bahwa kesepakatan penuh di level Uni Eropa belum bisa diharapkan dalam waktu dekat, Stenergard menegaskan bahwa banyak ibu kota negara Eropa, termasuk Stockholm, telah bergeser. “Kami adalah sahabat sejati rakyat Israel. Tapi justru karena itu, sudah menjadi kewajiban moral kami untuk menekan pemerintah Israel sekarang juga.”

Dalam suratnya kepada Kaja Kallas, yang dilihat oleh Politico, Stenergard mendesak agar Dewan Eropa “segera menjatuhkan sanksi tertarget terhadap para menteri Israel yang mempromosikan pendudukan ilegal dan menggagalkan solusi dua negara, serta sanksi tambahan terhadap para pemukim ekstremis.”

Presiden Dewan Eropa, António Costa, juga mengisyaratkan bahwa Israel kemungkinan besar telah gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya. Namun langkah konkret selanjutnya masih menunggu.

Lebih lanjut, Swedia juga menyuarakan kekhawatiran atas sanksi Amerika Serikat terhadap empat hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dituding oleh pemerintahan Donald Trump bersikap politis. Stockholm membuka kemungkinan menerapkan undang-undang “blocking statute” yang akan memblokir sanksi AS terhadap hakim ICC. “Belanda sebagai tuan rumah ICC juga mencari cara agar para hakim tetap bisa bekerja. Kami mendukung penuh,” ujar Stenergard.

Jika Uni Eropa benar-benar menjatuhkan sanksi terhadap para menteri Israel, langkah ini nyaris pasti memicu konflik baru dengan Amerika Serikat. Reuters melaporkan bahwa AS bahkan sudah mengirimkan nota diplomatik yang mengancam negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT PBB pekan depan soal solusi dua negara. Washington memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik bagi negara yang melawan garis kebijakan luar negeri AS.

Sumber: Politico.eu