Syahganda: Megawati Harus Lebih Bijaksana

eramuslim.com - Setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara mendadak mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP tidak menghadiri retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Langkah ini mengejutkan publik, terutama di tengah maraknya aksi mahasiswa "Indonesia Gelap" yang semakin membesar.

Syahganda Nainggolan, dari lembaga kajian Sabang Merauke Circle, menilai bahwa Megawati seharusnya bisa membedakan antara kasus hukum dan urusan kenegaraan.

"Megawati harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan politik, sebab, penangkapan Hasto adalah proses penegakan hukum sedangkan retreat adalah urusan kenegaraan. Apalagi mungkin saja penangkapan Hasto itu tidak melibatkan kekuasaan Prabowo Subianto, melainkan konflik internal PDIP dilayer elit mereka," ujar Syahganda, Jumat (21/2/2025).

Ia juga menilai bahwa penangkapan Hasto belum tentu melibatkan kekuasaan Presiden Prabowo, melainkan bisa jadi bagian dari konflik internal di PDIP.

Selain itu, Syahganda memperingatkan bahwa ketidakhadiran kepala daerah PDIP dalam retret di Magelang bisa menghambat pembangunan daerah.

"Jangan sampai ketidakhadiran para kepala daerah dari PDIP menghambat pembangunan di daerahnya, apalagi daerah strategis seperti Jakarta dan Bali," lanjutnya.

Menurutnya, kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden harus segera menjalankan tugasnya dan menyelaraskan program pusat dengan daerah.

"Kepala daerah adalah hasil dari pemilu suara rakyat dan diundang untuk bisa segera sinkron antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah." tegasnya.

Instruksi Megawati ini mendapat beragam respons dari kader PDIP. Sebagian kepala daerah mematuhi perintah partai dan memilih tidak hadir di retret, sementara sebagian lainnya tetap hadir dengan alasan demi kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya.

(Sumber: RMOL)