Tanggapi Sekolah Rakyat, PDIP: Jangan Sampai Jadi Label 'Sekolah Kemiskinan'

eramuslim.com - Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan jadwal pelaksanaan pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik serta rekrutmen tenaga pendidik direncanakan berlangsung mulai April 2025.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti bahwa label Sekolah Rakyat berpotensi menimbulkan stigma sebagai sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Pada saat nanti ini beroperasional yang harus diingat oleh Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat dan daerah adalah labelling terhadap sekolah tadi. Jangan sampai anak-anak yang sudah (lekat) dengan dikotomi bahwa dia anak miskin, kemudian dia sekolah kemudian menjadi labelling dia dari sekolah kemiskinan," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/03/2025).

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya inovasi agar nama Sekolah Rakyat dapat memberikan citra positif dan menjadi kebanggaan bagi para siswa yang menempuh pendidikan di sana.

"Agar nama Sekolah Rakyat ini bisa memberikan nilai positif, agar anak-anak yang bersekolah tadi dia punya kebanggaan, bahwa dia dibiayai oleh Pemerintah, dan suatu saat mereka bisa menjadi orang sukses dan hebat seperti yang diinginkan oleh Presiden maupun Kemensos," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, Selly mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat, yang berbentuk boarding school dengan anggaran hampir Rp100 miliar, harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kurikulum dan tenaga pengajar.

“Yang harus disadari adalah mengenai kurikulum. Kurikulum ini tanggung jawab siapa, pasti Kemendikdasmen, kemudian terkait dengan tenaga pengajar bagaimana? karena tidak mudah untuk bisa menentukan siapa yang berhak untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Berikutnya lagi penentuan siswa-siswanya kadang memang kategori untuk masuk di sekolah rakyat adalah anak-anak miskin dan anak-anak yang miskin ekstrem," ungkapnya.

Menurutnya, penentuan siapa yang berhak bersekolah di Sekolah Rakyat masih menjadi tantangan. Apakah hanya anak yang tergolong miskin atau juga mereka yang masuk kategori miskin ekstrem? Pasalnya, hingga saat ini, pendataan mengenai kelompok tersebut masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

(Sumber selengkapnya: Fajar)