Anggota parlemen AS mengancam akan memotong bantuan kepada Mesir, yang menjadi sekuktu utama AS. Keprihatinan berkembang terus dikalangan DPR AS, melihat perubahan kebijakan yang dilakukan Mesir. Termasuk langkah-langkah yang diambil Mesir, dan tanda-tanda negeri Spinx itu menjauh dari Israel.
Washington rata-rata memberikan bantuan $ 2 milyar dolar per tahun – sekitar dua-pertiga diberikan kepada militer – karena Kairo menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel pada tahun 1979.
Hal ini juga mendorong negara-negara donor lainnya dan lembaga keuangan internasional untuk memberikan bantuan kepada Mesir, yang de facto – persetujuan di bawah mantan Presiden Hosni Mubarak. Waktu itu, Mubarak menjadi penjaga dan"tulang punggung" Israel, di mana Israel melakukan konfrontasi terhadap Hamas
Tetapi, Mesir mengambil posisi yang berbeda, sesudah Mubarak lengser. Mesir lebih independen, tidak lagi mau didekte oleh Israel maupun AS. Kebijakan baru Mesir, yang berubah secara total, membuat gelisah "Lobbi Israel", terutama yang ada di Kongres, yang melihat gelagat, bahwa Mesir tidak lagi "patuh" kepada Israel dan AS. Inilah "warning" bahaya,yang mulai terdengar sampai ke Capitol Hill.
Tentu, sekarang yang membuat gelisah Capitol Hill dan Washington, ketika Cairo berhasil menjembatani perbedaan antara Hamas dengan Fatah. Dua faksi Palestina yang sudah lama berseteru, dan bahkan terlibat perang. Konflik antara Hamas dan Fatah ini, terus di "manage" (dikelola) oleh Israel, dan berusaha mendukung Fatah untuk menghancurkan Hamas. Semua itu dengan dukungan Mubarak dan Kepala Intelijen Mesir, Omar Sulaeman. Tetapi, pemerintahan baru Mesir, dan Menlu al-Araby, berhasil membuat rujuk antara Hamas dan Fatah. Kedua faksi Palestina itu bersepakat menandatangani pernjanjian baru, yang akan membuat pemerintahan nasional.
Perkembangan lainnya, yang menusuk Israel adalah Mesir membuka secara permanen perbatasan Rafah secara permanen. Di mana sesudah kebijakan baru itu, orang-orang Palestina akan bergerak secara bebas dari Gaza ke Mesir, sebalik akan bebas bergerak dari Mesir ke Gaza. Langkah menghapus blokade ini, yang selama blokade Israel terhadap Gaza, mendapatkan dukungan Hosni Mubarak. Rakyat Palestina terkepung dan tidak dapat bergerak, akibat blokade Israel itu.
Semua kebijakan baru pemerintahan Mesir dikecam oleh anggota Kongres dan pemerintahan Barack Obama, dan dinilai akan membahayakan keamanan Israel. Komite Hubungan Luar Negeri Kongres yang dipimpin Ileana Ros-Lehtinen, dan Komite Demokrkat Luar Negeri dari Partai Demokrat, Howard Berman, mengatakan bahwa semua bantuan AS kepada Mesir akan dipotong, jika Hamas tidak mau meninggalkan kekerasan, dan menjunjung tinggi perjanjian antara Mesir dengan Israel.
Kongres AS merancang melakukan sanksi yang lebih luas terhadap Mesir, termasu keapada militer di negeri itu. Militer Mesir memiliki peran yang penting dalam kebijakan baru di negeri itu. Mesir lebih independen di bawah Menteri Luar Negeri al-Araby. Mesir berusaha mengubah secara drastis, kebijakan yang berkaitan dengan Palestina, yang selama mendukung Israel, dan meninggalkan rakyat Palestina.
Di bawah menteri luar negeri Nabil Elaraby, Mesir telah menyatakan, kebijakannya tidak lagi tergantung kepada Israel dan Amerika Serikat. Meskipun ia telah berulang kali menegaskan bahwa Kairo tidak berniat mengubah perjanjian Camp David.
Pada saat yang sama, menteri luar negeri al-Araby dikonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera apa yang telah dikabarkan selama berminggu-minggu – bahwa Mesir akan membuka perbatasan Rafah menuju Gaza, yang dikendalikan oleh Hamas, pengembangan yang secara efektif akan mengakhiri lima tahun blokade Israel yang didukung Mubarak.
Di bawah rezim baru, Kairo juga telah merangkul Otoritas Palestina (PA) untuk mendapatkan pengakuan negara Palestina melalui Majelis Umum PBB pada bulan September, dan mendesak Washington untuk melakukan hal yang sama.
Pemerintahan Obama, bagaimanapun, sangat menentang upaya, berdirinya negara Palestina, yang dianggap merusak "proses perdamaian". Dengan kekuatan Eropa Barat bersandar dilaporkan mendukung inisiatif ini, tampaknya tidak mungkin bahwa Washington bisa menghentikannya.
Populer kemerdekaan
Semua langkah yang diambil oleh rezim baru muncul dirancang untuk membawa kebijakan luar negeri Mesir lebih sejalan dengan pendapat rakykat Mesir secara luas, menurut jajak pendapat publik, khususnya sejak invasi AS 2003 ke Irak, menunjukkan oposisi yang signifikan terhadap kebijakan AS di kawasan itu, dan rakyat Mesir permusuhannya terhadap Israel.
Dalam jajak pendapat terbaru yang dirilis minggu lalu oleh Pew Research Center, 54 persen responden mengatakan bahwa rakyat Mesir mengingingkan pembatalan perjanjian Camp David dengan Israel.
"Kita harus memiliki sebagai gambaran lengkap seperti kita mungkin bisa mendapatkan sebelum kita memutuskan, mengetahui kita berada dalam masa transisi," kata ketua Partai Republik dari Luar Negeri DPR kuat Operasi Sub-komite, Texas Kay Rep Granger, Kongres Triwulanan .
"Menghentikan bantuan kepada Mesir, karena Israel dan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) melobi Kongres untuk menekan Mesir," kata Dov Zakheim, seorang mantan senior Pentagon di pemerintahan George W. Bush. Tekanan lobbi Israel, selanjutnya akan mempengaruhi situasi yang ada. Tidak mungkin Mesir selamanya dibawah ketiak Israel. Panglima Angkatan Darat Mesir, Letjen Sami Adnan, menegaskan agar Israel tidak mencampuri urusan dalam negeri Mesir, tegasnya". (mh/tm)
