eramuslim.com – Heboh data KPU bocor jadi perbincangan di tengah tahapan Pemilu 2024 yang mulai mendekati puncak.
Kebocoran data pemilih di situs resmi KPU RI bisa menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi. Dugaan data KPU Bocor terutama data pemilih itu terungkap setelah akun Jimbo di situs peretasan BreachForums mengunggah data yang diduga dari situs KPU, Senin, 27 November.
Akun Jinggu mengklaim memiliki 252.327.304 data dari data KPU bocor. Akun tersebut menyediakan 500 ribu data sebagai sampel. Elemen data yang dibobol terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Adi Suryadi Culla menilai jika data pemilih benar-benar bocor, ini merupakan hal yang memprihatinkan.
Sebab, KPU sebagai lembaga yang memegang mayoritas identitas masyarakat Indonesia justru lemah dalam memperkuat proteksi.
Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka potensi terjadinya kekacauan selama proses sampai penghitungan suara sangat besar. Akibatnya, stabilitas sosial bisa terganggu karena bisa muncul banyak kecurigaan.
“Sangat disayangkan. Kalau data KPU bisa diterobos, itu bisa menjadi serangan berantai yang mungkin akan terjadi sampai pada penghitungan suara. Ini mengkhawatirkan,” tegasnya.
Mirisnya lagi, kata Adi, kejadian ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga sudah pernah ada kasus serupa dan sempat menjadi perbincangan besar. Bahkan hacker yang melakukan pun ada yang berasal dari luar negeri.
“Tujuannya jelas, mengacaukan pemilu di Indonesia. Jadi KPU harus segera mengamankan sistem data, harus ada proteksi yang kuat,” lanjutnya.
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel itu menegaskan, yang perlu dievaluasi dan dibenahi bukan hanya situsnya saja. Tetapi kinerja KPU juga sangat layak dievaluasi, agar trust masyarakat tidak luntur dengan hal-hal seperti ini.
“Terutama yang berkaitan pertanggungjawaban integritas. Karena ini bisa berdampak pada timbulnya kekacauan secara luas,” terangnya.
Manuver Kandidat
Dia menilai, seharusnya KPU punya sistem siber untuk melindungi data. Sehingga, tidak harus terjadi hal-hal seperti ini, terlebih lagi jika hanya mengarah pada unsur kesengajaan.
”Jangan sampai ada kesengajaan untuk penambahan anggaran mereka,” tuturnya.
Namun begitu, kata dia manuver yang timbul bisa saja berasal dari para pendukung kandidat sendiri. Mengingat pada Pemilu yang lalu sempat muncul kecurigaan akibat ketahanan data KPU bisa diterobos hacker.
“Kalau data KPU bisa diacak-acak, direkayasa melalui kejahatan siber, pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa saja ini justru manuver dari para pendukung kandidat. Inilah yang perlu diawasi,” imbuhnya.
Tetapi Suryadi tidak ingin berburuk sangka. Kata dia, meski kemungkinan manuver muncul dari pendukung kandidat, namun tidak menutup kemungkinan juga itu murni niat jahat dari pihak lain, atau justru ajang coba-coba saja.
”Dulu kan pernah anak SMP yang bisa masuk, dia bukan pendukung kandidat. Pernah juga ada dari Malaysia yang menyerang basis data KPU. Kami harap itu tidak terjadi di Pemilu ini,” harapnya.
(Sumber: Fajar)
