Ketua Tim Ketahanan Pangan Dewan Perwakilan Daerah Kasmir Tri Putra menyatakan sudah saatnya pemerintah membentuk tim ketahanan pangan. Pasalnya, soal impor beras adalah bagian dari soal ketahanan pangan Indonesia.
“PAH II memandang bahwa masalah ketahanan pangan lebih substantif berbanding isu beras. Kami tidak ingin kasus kelaparan seperti Yahokimo (Papua) kembali muncul padahal masalah mereka adalah pangan non beras. Jadi masalah yang kami angkat ini lebih kompleks,” ujar Kasmir, di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (19/1/2005).
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya akan mengawal terus ketahanan pangan ini karena menyangkut kelangsungan hidup rakyat. “Info terakhir, kualitas beras sedang dan rendah sudah mencapai Rp 4.900 per kg padahal harga wajar hanya Rp 3.500-3.600 per kg. Sekarang masyarakat sudah mulai berteriak, termasuk petani,” paparnya.
Ia menambanhkan, petani yang panen pada Desember lalu sudah tidak memiliki gabah karena sudah dijual, karena begitu panen mereka tidak lagi menyimpan gabah. Mulai sekarang petani sudah mulai membeli beras kembali. “Kenaikan ini membuat semua kalangan masyarakat mulai berteriak dan menghendaki operasi pasar untuk menstabilkan harga,” katanya.
Hal serupa disampaikan anggota DPD asal DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja. “Yang membutuhkan beras kan tidak semua. Sumber karbohidrat tidak sekadar beras, orang Papua makan yang lain, bukan beras. Yang justru menjadi isu sentral adalah ketahanan pangan, bukan swasembada beras,” ujarnya.
Karena itu pula, dirinya mengusulkan agar pemerintah segera bersikap tegas dan menjelaskan alasan impor. “Jangan menciptakan kontroversi,” tandasnya. (dina)
