Berita Nasional

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menyatakan, verifikasi parpol bisa segera dilakukan tanpa menunggu aturan yang baru. Sebab Undang-undang Parpol yang lama masih berlaku. “Tidak fair jika parpol harus menunggu peraturan yang baru, ” ujar dia.

"Umat Islam sejak zaman dulu sampai akhir zaman terkena penyakit yang berat yaitu fitnah kekaburan (fitnah tuu subhat), kabur dalam pemahaman hakekat Islam, ini berbahaya. Kabur pahamnya, amburadul amalnya, " ujar ustadz Baasyir.

Kristiarto menegaskan, sebenarnya yang berhak memberikan penilaian terhadap kelaikan terbang hanya organisasi yang mempunyai kompetensi dalam bidang penerbangan sipil yakni International Civil Aviation Organization (ICAO).

Menurutnya, perjanjian ekstradisi yang disahkan bersamaan dengan DCA memang sangat penting artinya bagi Indonesia, tetapi jika Singapura tetap tidak mau menerima usulan Indonesia tentang aturan pelaksanaan DCA, khususnya di area Bravo, maka Indonesia tidak perlu ragu membatalkan keduanya karena kedua perjanjian itu satu paket.

Wakil Ketua FPG Yuddi Chrisnandy menyatakan Golkar akan menerima apa pun jawaban Presiden SBY di paripurna interpelasi Iran tersebut. Golkar tidak akan mempersoalkannya dan juga tidak akan melakukan interupsi.

Ditegaskan, BK DPR adalah badan yang didirikan DPR untuk menjaga wibawa dan kehormatan DPR. Jika ketuanya mengaku terima uang tidak mundur, berarti Slamet tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam menjaga amanat.

Dalam catatan tersebut, selama bertahun-tahun wilayah Pegunungan Tengah telah menjadi lokasi konfrontasi antara unit polisi dan militer dengan kelompok kecil gerilyawan OPM. Gerilyawan OPM melakukan serangan bersenjata tingkat rendah terhadap aparat keamanan Indonesia yang masih melakukan operasi sweeping di permukiman warga.

"Itu merupakan pilihan politik, karena apa yang saya lakukan sudah masuk dalam ranah politik praktis, sehingga untuk sementara non-aktif dari kepengurusan MMI, " ujar Fauzan.

Panitia persiapan Kepemimpinan Nasional (PPKN) merekomendasikan 10 nama calon Presiden Indonesia tahun 2009, di antara nama tersebut, urutan teratas ditempati oleh Amir Majelis MujahidinUstad Abu Bakar Baasyir.

"Jangan sampai melewati masa reses, harus dalam masa sidang sekarang juga, karena semakin ini ditunda-tunda akan menimbulkan persolan baru, sebelum 20 Juli batas akhir masa sidang sekarang, " ujar Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(5/7).