Eramuslim.com – Upaya PDIP mendesak revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai wajar banyak kalangan. Lewat kadernya di DPR, partai banteng memiliki kepentingan besar dalam upaya merubah fungsi dan kewenangan lembaga anti korupsi.
“Betul kan PDIP yang memotori revisi UU KPK dengan sejumlah pasal pelemahan KPK, ada udang di balik batu. Tentu saja korupsi musuh terbesar rakyat, bagi koruptor KPK merupakan momok yang mengancam mereka,” ujar politisi senior Rachmawati Soekarnoputri kepada Kantor Berita RMOL di Jakarta, Sabtu (10/10).
Menurutnya, skandal pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 600 triliun yang terjadi saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat presiden merupakan salah satu alasan utama pengebirian KPK. Sebelumnya, PDIP selaku pemenang Pemilu 2014 telah berhasil menguasai Polri dan Kejaksaan Agung dengan menempatkan pejabat-pejabat titipannya di pucuk pimpinan.
“Jadi, tidak hanya sekedar revisi tapi jelas ada skenario kasus mega korupsi supaya masuk jangka waktu kadaluarsa. Terjawablah udangnya,” beber Mbak Rachma, begitu dia disapa.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu memastikan bahwa kepentingan asing sangat kuat bermain di balik upaya revisi UU KPK. Salah satu contohnya belum dilaksanakan UUD 1945 secara murni konsekwen setelah empat kali dilakukan amandeman. Kini, Fraksi PDIP menggalang dukungan di parlemen untuk mendorong revisi UU KPK.
“Dan pelakunya sama, PDIP-Mega (Megawati Soekarnoputri). Dua hal tersebut menjadi terang benderang bahwa kasus mega korupsi BLBI Rp 600 triliun akan dipetieskan,” jelas Rachma geleng-geleng kepala melihat kelakuan adik kandungnya ini yang semakin hari semakin jauh dari ajaran Bung Karno.
Lebih jauh, lanjutnya, tujuan ke depan campur tangan asing di Indonesia adalah skenario pelemahan negara. Baik dalam kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Di mana, korupsi menjadi budaya atau mental karakter dalam sistem liberal kapitalis.
“Jadi jelaslah mau ke mana arah usulan revisi UU KPK. Akankah nasib bangsa hancur di tangan rezim proxy,” kata Rachma yang juga pendiri Partai Pelopor. (ts/RMOL)
