Opini

Kalau kali ini pemerintah juga mensinyalir ada pihak asing yang bermain (melalui Menhan Purnomo), bisa jadi data mereka benar.

Pasca tuduhan Nazaruddin melalui wawancara langsung via telepon kepada beberapa media televisi, ternyata begitu berpengaruh terhadap KPK. ‘Guncangan’ pun mulai terasa di tubuh lembaga pemberantas korupsi ini.

Banyak dari kita sering bertanya-tanya mengapa rakyat Amerika tampaknya mengubah pendapatnya tentang politik begitu cepat. Sebagai contoh: Presiden AS Barack Obama berkuasa pada Januari 2009 dengan rating persetujuan 82 persen. Satu minggu kemudian peringkatnya turun sampai 68 persen.

Hamid Karzai barangkali hanya menunggu waktu datangnya ajal. Mungkin lama, dan mungkin sebentar.

Deklarasi Densus 99 Anti Teror oleh GP Ansor di Harlah, Ahad kemarin memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih setelah ketua GP Ansor, Nusron Wahid menjelaskan bahwa dibentuknya Densus 99 ini untuk melawan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Kemana arah konstalasi sebenarnya?

Substansi RUU Kamnas masih mengandung potensi yang melahirkan masalah. Pada tataran implementasi, berpeluang muncul sejumlah persoalan.

Pada gilirannya, untuk mengalihkan masyarakat dari isu kembali kepada Islam sebagai jalan solusi, maka perangkat Sistem Dajjal pun akan memunculkan masalah baru, kasus baru, dan isu baru. Maka tak aneh kita lihat belum saja kasus Bank Century usai, sudah muncul kasus Gayus. Kini, kasus Andi Nurpatti belum juga beres, hadir pula Nazaruddin.

Hukum di negeri ini memang kian aneh. Yang sudah jelas-jelas harus ditangkap, malah asyik ‘dibiarkan’ jalan-jalan pelesiran. Yang tidak perlu ditangkap, jelas-jelas orang baik, dan diyakini tidak akan melarikan diri; malah dijatuhi hukuman dan dipenjara.

Pernyataan jaminan SBY terhadap Anas Urbaningrum itu, hanyalah ingin mengakhiri badai ‘tornado’ politik, yang memporak-porandakan Partai Demokrat.

Disengaja atau tidak, direncanakan atau memang alami, hampir semua kasus yang akhirnya mengungkap kebobrokan Partai Demokrat terbidik melalui pintu Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.