Akhir-akhir ini poltik Turki kembali akan memanas dengan pengajuan paket reformasi dari pemerintah Turki ke parlemen.
Sebelumnya beberapa permasalahan antara kaun Islami dan sekuler sempat meruncing ketika pemerintahan Erdogan menemukan bukti bahwa beberapa pejabat militer dan pemimpin sekuler berencana akan menggulingkan PM Recep Tayyep Erdogan dengan sandi operasi yang dinamakan “palu godam” atau Sledge Hammer.
Dalam dokumen tersebut terdapat daftar-daftar pihak sekuler dari militer maupun sipil yang merencanakan kudeta.
Dengan pengajuan paket reformasi tersebut maka persengketaan antara kaum Islami dan Sekuler akan memanas kembali. Masing-masing pihak tentu akan mencoba memenangkan pendirian mereka masing-masing.
Sudah menjadi sunnatullah bahwa Islam dan sekuler tidak akan bersatu. Erdogan juga pernah berkata kepada orang Turki untuk memilih Islam atau memilih sekuler. Pihak Sekuler selalu mencurigai akan agenda Erdogan yang membawa pemerintahnya kembali kepada Islam seperti pada masa kejayaan Kekhalifaan Utsmaniyyah.
Presiden Turki Abdulah Gul yang juga berasal dari Partai Keadilan dan Pembangunan telah mengingatkan kepada para pendukungnya di parlemen agar berhati-hati dalam menggolkan paket reformasi yang berisi UU yang tidak sesuai dengan aspirasi para penganut sekuler dan pihak militer tersebut.
UU tersebut akan membatasi peran militer dalam perpoliikan Turki. Jika UU itu gol, maka Pengadilan sipil dapat menuntut seorang militer baik staf sampai panglima. Paket reformasi tersebut juga akan membatasi kewenangan pengadilan tinggi untuk membredel sebuah partai.
JIka dilihat dari paket reformasi tersebut, tidak ada yang bertentangan dengan demokrasi ala Eropa. Di Negara berdemokrasi penuh, seorang militer dapat diajukan ke pengadilan sipil. Kemudian juga negara atau dalam hal ini pengadilan tinggi tidak bisa seenaknya membredel suatu partai.
Paket reformasi ini juga adalah upaya untuk merubah UU represif yang dibuat pada masa pemerintahan Junta Militer Turki di bawah pimpinan Jenderal Kenaan Evren. Ia menggulingkan pemerintahan Turki pada tahun 1980 dan membuat UU yang mengekang kebebasan berdemokrasi di Turki.
AKP mengingatkan bahwa pengajuan paket reformasi tersebut adalah untuk menegakkan demokrasi di negeri tersebut. Wajah demokrasi Turki tidaklah baik karena sudah empat kali terjadi kudeta dalam empat decade dan itu menjadi preseden yang buruk yang akan menghalangi Turki dalam pencalonan diri menjadi anggota Uni Eropa.
Memang sulit bagi Partai Keadilan dan Pembangunan untuk menggolkan paket reformasi yang baru tersebut karena jumlah mereka yang mayoritas belum mencapai angka dua pertiga dari keseluruhan anggota parlemen namun AKP akan memperjuangkannya melalui referendum yang kemungkinan akan dimenangkan.
Ancaman Sekularis
Dengan pengajuan UU yang akan memarginalkan posisi militer tersebut, tentu mereka tidak akan tinggal diam.Pihak oposisi sekuler yang dikomandani oleh Deniz Baykal juga menentang rencana AKP tersebut. Ia akan menanyakan keabsahan dari pengajuan paket reformasi tersebut kepada pengadilan konstitusi.
Mahkamah Agung mungkin saja akan merencanakan pembredelan partai AKP dengan tuduhan melanggar prinsip sekularisme. Ini sebenarnya sudah mereka lakukan dua tahun yang lalu namun gagal.
Dengan adanya UU ini, pemerintahan Erdogan akan mudah mengadili para pemimpin militer yang terkait dengan operasi palu godam. Maklum, beberapa petinggi militer termaktub dalam dokumen perencaan kudeta.
Selama ini pengaruh militer sangat kuat sekali sehingga mereka hanya dapat diadili di pengadilan militer yang tidak objektif. Contoh: Kolonel Dursun Cicek yang sudah terbukti terlibat rencana kudeta dilepaskan begitu saja. Militer cenderung untuk melindungi anggota korpsnya sendiri.
Dengan adanya UU ini, Pemerintahan Erdogan menegakkan supemasi sipil di negerinya. Supremasi sipil adalah ciri khas dari demokrasi yang ada di Negara-negara Uni Eropa. Kita tahu bahwa pihak militer tidak biasa mempengaruhi perpolitkan di negara-negara Uni Eropa.
Kedua, Partai berbasis masa Islam AKP akan lebih leluasa dalam melebarkan sayap da’wah tanpa ada kekahwatiran ancaman bredel baik dari pengadilan tinggi maupun pihak militer. Selama ini militer dan kaum sekuler selalu berusaha menggagalkan da’wah partai berbasis massa Islam di Turki.
Bahkan sekitar dua tahun yang lalu, partai AKP pernah mendapat ancaman bredel dari Mahkamah Agung Turki dengan tuduhan melanggar sekularisme. Kepemimpinan Erdogan yang kompromi membuat ia terlepas dari tuduhan tersebut. Bahkan seorang pengamat politik menyebutkan bahwa Erdogan terlepas dari lubang jarum.
Pengajuan paket reformasi ini adalah bukti keliahaian dari aktivis partai Islam di Turki. Setelah berpuluh-puluh tahun mengalami kegagalan dalam memperjuangkan da’wah di negeri tersebut.
Kelihaian dan kecerdikan aktivis Islam yang tergabung dalam Partai Keadilan dan Pembangunan dapat dijadikan contoh bagi partai-partai Islam di seluruh belahan dunia yang berjuang melalui parlemen.
(Andri Faisal. Pemerhati Dunia Islam)
