Jokowi juga bisa kehilangan dukungan dari dunia internasional, terutama negara-negara Barat yang direpresentasikan oleh Australia. Padahal dukungan dari negara-negara Barat sangat diperhitungkan oleh Jokowi untuk mengimbangi isu bahwa dia saat ini lebih dekat ke poros Cina.
Bertemunya sejumlah duta besar negara-negara anggota Uni Eropa dengan Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi Jumat (18/1), bisa ditafsirkan sebagai signal adanya pergeseran dukungan yang harus diwaspadai.
Pertemuan yang terjadi sehari setelah paslon melakukan debat perdana, tidak bisa dianggap sebagai kunjungan biasa. Para duta besar yang dipimpin oleh Dubes Uni Eropa Vincent Gerend itu menanyakan soal kebijakan ekonomi Prabowo Sandi, khususnya reformasi pajak, dan keterbukaan bagi dunia bisnis dan invesatasi. Mereka juga mempertanyakan kisruh Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang banyak disoal publik.
Dua isu itu sangat sensitif. Soal investasi jelas tidak bisa dilepaskan dari isu dominasi modal dan TKA Cina yang membanjiri Indonesia. Sementara kisruh DPT menyangkut adanya potensi kecurangan dan masa depan demokrasi Indonesia.
Dilema dan pilihan-pilihan politik itulah yang bisa menjelaskan mengapa Jokowi membuat kebijakan tarik ulur seperti permainan yoyo soal Ba’asyir.
Posisi Jokowi saat ini mengingatkan kita pada sebuah hikayat cerita rakyat pada khasanah pemikiran Islam. Kisah seekor keledai kecil dengan seorang ayah dan anaknya. Anak beranak ini bingung siapa yang harus menaiki keledai itu karena tak cukup ditunggangi dua orang.
Ketika sang ayah yang menunggangi, banyak orang mengecam tidak sayang anak. Giliran anak yang menunggangi, dia dinilai sebagai anak yang durhaka. Tidak menghormati orang tua.
Keduanya memutuskan untuk menuntun keledai tersebut. Itu lebih adil. Namun kembali keduanya ditertawakan, dan dinilai bodoh. Ada tunggangan, namun tak dimanfaatkan.
Karena bingung, akhirnya mereka memutuskan menggotong keledai kecil itu. Semua orang yang bertemu mereka di jalan kembali menertawakan kebodohan mereka. end(kl/hersubenoarief)
