eramuslim.com – Meta, dulunya Facebook, dilaporkan sedang mempertimbangkan akan memperketat kebijakan dengan memasukan istilah “Zionis” sebagai ujaran kebencian. Langkah ini diyakini banyak pihak sebagai langkah untuk membungkam kebebasan berekspresi dan konten pro-Palestina.
Menurut surat kabar the Guardian, Meta telah menghubungi dan bertemu dengan lebih dari sepuluh organisasi Arab, Muslim dan pro-Palestina pada hari Jumat lalu untuk mendiskusikan rencana mereka untuk meninjau kembali kebijakan ujaran kebencian mereka untuk memastikan bahwa kata “Zionis” tidak digunakan secara online untuk menyebut orang Yahudi atau Israel.
Dalam sebuah email – yang dilihat oleh media tersebut – yang dikirim oleh perwakilan Meta kepada organisasi-organisasi tersebut yang mengundang mereka ke pertemuan pada hari Jumat, disebutkan bahwa kebijakan saat ini mengizinkan kata “Zionis” untuk digunakan dalam “wacana politik tetapi dihapus ketika digunakan secara eksplisit sebagai proksi untuk orang Yahudi atau Israel dengan cara yang merendahkan martabat manusia atau dengan cara yang kejam”.
Perusahaan ini sekarang sedang mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan perluasannya, yang dilaporkan menyusul postingan yang dilaporkan oleh para pengguna dan “pemangku kepentingan” baru-baru ini.
Dalam sebuah email ke organisasi lain, perwakilan Meta menegaskan bahwa kebijakan perusahaan saat ini tidak mengizinkan pengguna untuk menyerang orang lain berdasarkan karakteristik yang dilindungi seperti kebangsaan atau agama, dan bersikeras bahwa kebijakan tersebut “membutuhkan pemahaman terkini tentang bagaimana orang menggunakan bahasa untuk merujuk pada karakteristik tersebut”.
Ditambahkan: “Meskipun istilah ‘Zionis’ sering merujuk pada ideologi seseorang, yang bukan merupakan karakteristik yang dilindungi, istilah ini juga dapat digunakan untuk merujuk pada orang Yahudi atau Israel… Mengingat meningkatnya wacana publik yang terpolarisasi karena peristiwa terkini di Timur Tengah, kami percaya bahwa penting untuk menilai panduan kami untuk meninjau postingan yang menggunakan istilah ‘Zionis’.”
Rencana memperketat kebijakan ujaran kebencian ini muncul ketika Meta dan platformnya seperti Facebook dan Instagram telah lama dikritik karena secara tidak adil menyensor konten yang berkaitan dengan Palestina secara, terutama postingan dan tokoh-tokoh pro-Palestina.
Sebelum pertemuan tersebut, sebuah surat yang dikirim oleh 73 organisasi kepada Meta mengungkapkan keprihatinan mereka bahwa perluasan kebijakan tersebut hanya akan semakin memperparah bias tersebut, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan “dengan mudah menyalahartikan pembicaraan mengenai Zionis – dan lebih jauh lagi, Zionisme – sebagai sesuatu yang secara inheren bersifat anti-semit … memperlakukan ‘zionis’ sebagai sebuah proksi juga akan mendorong penyamaan yang tidak benar dan berbahaya antara kritik terhadap tindakan negara Israel dengan antisemitisme.”
Surat tersebut menegaskan bahwa “langkah tersebut akan melarang warga Palestina untuk membagikan pengalaman dan sejarah sehari-hari mereka kepada dunia, baik itu foto kunci rumah kakek dan nenek mereka yang hilang ketika diserang oleh milisi Zionis pada tahun 1948, atau dokumentasi dan bukti-bukti tindakan genosida di Gaza selama beberapa bulan terakhir, yang telah disahkan oleh Kabinet Israel, yang mencakup anggota Partai Zionis Agama”. Surat tersebut juga beralasan bahwa “hal itu akan mencegah pengguna Yahudi untuk mendiskusikan hubungan mereka dengan ideologi politik Zionis.”
Beberapa organisasi mempertanyakan mengapa kebijakan tersebut masih ditinjau kembali jika sudah memiliki tujuan untuk membedakan Zionisme dari Yudaisme atau orang Israel secara keseluruhan. “Jika Anda sudah memiliki kebijakan yang menangani Zionisme sebagai proksi, lalu mengapa kita melakukan percakapan ini? Mengapa ada pertimbangan lebih lanjut untuk memperluas kebijakan ini?” tanya Linda Sarsour, direktur eksekutif organisasi advokasi Muslim, MPower Change.
Pihak lain juga menyuarakan keprihatinan seputar meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam menyensor pidato pro-Palestina, dengan Abed Ayoub, direktur eksekutif nasional Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab, yang menyatakan bahwa “sistem bertenaga AI untuk menandai unggahan bermasalah – tidak ada tinjauan dari manusia hingga semuanya terlambat.” (sumber: hidayatullah)
