eramuslim.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin merasa heran sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) malah membahas soal program bantuan sosial (bansos).
“Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos?,” kata Ngabalin di Jakarta pada Senin, 1 April 2024.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap disebut-sebut dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Harusnya, kata dia, sidang sengketa Pemilu 2024 di MK itu berjalan secara proporsional.
“Apa juga hubungannya dengan Presiden? Jadi itu proporsional biar baik-baik saja persidangannya, mendapatkan respons dari publik yang begitu hebat,” ujarnya.
Menurut dia, sebaiknya dibuat perkara lain jika ingin mempersoalkan program bantuan sosial. Sebab, kata dia, sungguh memalukan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 malah membicarakan soal bansos.
“Pada kasus yang lain lagi kalau dia mau perkarakan. Kalau dia mau perkarakan di kasus yang lain, bukan pada sengketa pemilu. Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? Di Mahkamah Konstitusi kok bicara bansos? Malu-maluin,” jelas dia.
Maka dari itu, Ngabalin mengatakan bagusnya perkara yang disidang di MK ini tidak merembet kemana-mana tapi fokus pada perselisihan hasil pemilu. Sebab, kata dia, MK merupakan institusi yang keputusannya bersifat final dan mengikat.
“Bagusnya perkara ini dia tidak merembet ke sana ke mari. Ini kan sebetulnya sengketa pemilu ya. Mari kita lihat jalannya persidangan secara proporsional, bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi MK menjdi tempat untuk menggunakan kepentingan politik praktis, karena yang dibicarakan di sana data fakta,” pungkasnya.
(Sumber: Viva)
