eramuslim.com – Dana Bansos tahun ini disebut-sebut tembus rekor hingga hampir mencapai Rp500 triliun. Menjadi banyak pertanyaan, lantaran sebagian dibagikan langsung Presiden Joko Widodo, sebagian juga tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat 12,02 persen yoy dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp 443,5 triliun. Angka
Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Surya Tjandra menilai pemerintah perlu menjelaskan secara jujur rekor terbesar bantuan sosial (bansos) sepanjang masa di penghujung rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bansos ini karena krisis atau karena menjelang pemilu dan ingin meraih dukungan suara pemilih? Kalau krisis berarti kemiskinan meningkat, kalau untuk pemilu itu tidak pantas dilakukan karena memanipulasi kebutuhan rakyat miskin,” kata Surya di Jakarta, Selasa 30 Januari 2024 dikutip dari jpnn.
Sebelumnya, kata mantan Wamen Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu, Kemendagri juga menyatakan bahwa PNS miskin dengan penghasilan Rp 7 juta/bulan berhak dapat zakat.
“Apakah ini berarti di bawah Rp 7 juta//bulan masuk dalam kategori rawan miskin? Lalu bagaimana dengan penetapan upah minimum yang berada di bawah Rp 7 juta/bulan berarti ada kemiskinan “by design”? ujar Surya mempertanyakan.
Menurut Surya, mengerikan sekali kalau ekonomi rakyat harus bertopang pada bansos. Termasuk program makan gratis adalah ironi untuk Indonesia yang sudah masuk kategori negara menengah atas.
Tidak Libatkan Mensos
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) akhir-akhir ini.
Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 29 Januari 2024 dikutip dari kompascom.
Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.
“Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian,” tegasnya.
Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar. Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI-P selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.
Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDI-P, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.
(Sumber: Terkini)
