eramuslim.com – Organisasi Relawan Jokowi, DPP PROJO menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di media belakangan ini sebagai upaya menyeret partainya ke garis oposisi terhadap pemerintah.
Oposisi tersebut terlihat akan dimulai di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini hingga pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran.
“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Bendahara Umum PROJO Panel Barus, Selasa (2/4/2024).
Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demokrasi. Namun, lebih baik jika itu disampaikan dalam konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat.
Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. Negeri ini membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju.
“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca Pemilu 2024,” ujar Panel Barus.
Dia menegaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Legacy Pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat. Bahkan kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan.
“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” tutur Panel Barus.
(Sumber: Fajar)
