eramuslim.com – Dewan Presidium Forum Alumni Universitas Indonesia (FAUI) Pande K. Trimayuni mengatakan pihaknya menduga kuat bahwa adanya dugaan intimidasi terhadap pejabat desa oleh aparat penegak hukum karena putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut Pilpres 2024.
Oleh karena itu, Deddy mengatakan FAUI menuntut Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam Pilpres 2024, mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden Republik Indonesia hingga berakhirnya pemilihan.
“Kami mengharapkan presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak maka lebih bijak presiden mengambil cuti untuk dirinya,” kata Pande.
Kolega Pande, Dewan Presidium FAUI Visna Vulovik mengatakan bahwa langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024.
“Kami khawatir kepercayaan rakyat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal untuk tetap netral selama proses pemilihan yang sedang berlangsung,” kata Visna.
Sebelumnya, Pande menyebut keikutsertaan Gibran di Pilpres bisa menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi presiden. Dedy pun memberikan contoh mengenai konflik kepentingan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman yang berakhir dengan pemecatan karena pelanggaran etika.
“Kami juga sangat khawatir tentang insiden-insiden terbaru yang melibatkan mobilitas pejabat desa untuk mendukung kandidat tertentu. Bahkan, telah ada laporan tentang pemanggilan pejabat desa untuk dimintai keterangan oleh polisi, seperti yang terlihat dalam peristiwa terkini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,” kata dia.
Sementara itu, Dewan Presidium FAUI Dedy Syech mengatakan dinamika politik jelang pemilihan presiden 2024, banyak muncul tuduhan adanya sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Dedy menduga bahwa sikap sepihak ini adalah hasil dari upaya untuk menguntungkan pihak penguasa saat ini dan berasal dari arahan di balik layar dari kepemimpinan Pemerintah.
“Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I di tahun 1998. Setidaknya tercatat 17 anak bangsa menjadi korban hilang nyawa dlm peristiwa itu. Semua demi tegaknya demokrasi di bumi Indonesia. Jangan kita melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarahnya maka akan terpaksa mengulangi lagi sejarah yg sama,” kata Dedy dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 28 November 2023.
(Sumber: Tempo)
