eramuslim.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal adanya usulan menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum dan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pembina PDIP.
Isu itu muncul setelah putra Presiden RI Pertama Bung Karno, yaitu Guntur Sukarno menulis opini di Harian Kompas, pada Sabtu (30/9/2023).
“Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan. Tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu,” kata Hasto ditemui di sela-sela Rakernas IV PDIP, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan, partainya sedang fokus pelaksanaan Rakernas ke IV, kemudian akan dilanjutkan kongres partai yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan.
“Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, PDIP dalam tradisi politiknya mendengarkan asprasi dari seluruh kader partai.
“Tradisi PDIP tentu saja adalah politik arus bawah, politik mendengarkan hati sanubari dari seluruh anggota partai karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan-utusan dari tingkat yang paling bawah. Maka, namanya utusan yang membawa mandat,” tuturnya.
“Kita menangkan dulu (Pemilu) dan setelah Pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat, PDIP harus mengawal. Apalagi Presiden Jokowi kemarin sudah menegaskan suatu hal yang sangat fundamental, bagaimana Pak Ganjar Pranowo begitu dilantik langsung bergerak untuk membangun, mewujudkan langkah-langkah strategis kedaulatan pangan tersebut,” sambungnya.
Untuk diketahui, Guntur dalam opininya menyebut Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
“Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan,” tulis Guntur.
Adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
“Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya,” ujarnya. (Sumber: suara)
