Kebijakan Tapera Dinilai Tidak Manusiawi, Pakar Ekonomi Beberkan Alasannya

eramuslim.com – Kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dipaksakan pemerintah dianggap pakar ekonomi Anthony Budiawan tidak manusiawi.

Anthony menjelaskan lewat data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia sebanyak lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia tidak mampu menabung dan berpendapatan di bawah UMR.

“Terkait itu, saya bilang ini tidak manusiawi, pertama adalah begini, kenapa tidak bisa, tidak mampu, bahwa kredit itu diberikan? Karena rakyat miskin di Indonesia itu, yang pendapatannya Rp1,38 juta per orang per bulan, itu ada 168,8 juta orang, ini data Bank Dunia,” kata Anthony dalam acara diskusi virtual ‘Tapera: Bisakah Jadi Solusi’, Jumat malam (31/5).

“Jadi sangat luar biasa,” tambahnya.

Dia menegaskan banyak masyarakat yang saat ini juga terjerat pinjaman online sehingga mustahil untuk mendesak masyarakat untuk menabung.

“Bagaimana orang bisa menabung? Bagaimana orang ini dipaksa? (ini) tidak manusiawi. Kita lihat juga bahwa mereka terjerat dengan pinjol. Jangan kata untuk menabung. Untuk konsumsi diri sendiri saja mereka harus berutang,” tegasnya.

Dengan pendapatan yang kecil itu, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana caranya agar pendapatan masyarakat meningkat sehingga bisa menabung untuk membeli perumahan.

“Ini pendapatannya masih rendah sekali. Bagaimana orang yang mempunyai pendapatan rendah itu, bisa disuruh menabung? Nah ini masalahnya. Jadi pinjol aja banyak yang bunuh diri banyak yang diancam bagaimana itu. Karena pendapatan masyarakat rendah,” tutupnya.

 

(Sumber: RMOL)

Beri Komentar

2 komentar

  1. Iya betul sekali gaji yang sudah UMR saja belum bisa menutupi kebutuhan keluarga,karena masih gali lubang tutup lubang,ini bukannya di tambahin malah di potong terus,gaji 5.100.000 di potong 200.000 tinggal 4.900.000,di potong rentenir 2 juta di potong lagi pinjol 3 juta yang ada mines kemana mana

  2. Maka dari itu IKN ditunda saja, rakyat lagi mikir2 ngatur upah yg bisa buat hidup kurang dari satu bulan. Pemerintah jangan paksa para pekerja yang tdk mau nabung. Itu IKN perlu dana buat dilanjutkan, jadi cari duit buat nambel IKN, sdh kebaca itu.