eramuslim.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki kesamaan cara pandang dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK terkait kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini.
Mahfud MD bilang Megawati sudah berjumpa dengan sedikitnya 16 guru besar yang meminta untuk memimpin gerakan perbaikan demokrasi.
Pasalnya, demokrasi di Tanah Air dinilai sudah rusak dan dibajak oleh nepotisme dan kekuasaan.
Menurut Mahfud, hal itu sebagaimana diungkapkan JK ketika menjadi pembicara di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.
“Persis yang dikatakan Pak Jusuf Kalla, besok orang mau jadi calon, enggak usah pakai pemilu saja. Yang punya uang, yang punya hubungan dengan kekuasaan aja langsung,” ucap Mahfud di kediaman seniman Butet Kartaredjasa, DI Yogyakarta, Senin (11/3).
“Pak Jusuf Kalla pidato di UI gitu. Nah Bu Mega membaca seperti itu juga,” imbuhnya menegaskan.
Lebih jauh, Mahfud mengungkapkan, saat ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tengah mematangkan rencana menggulirkan hak angket dan gugatan perselisihan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu (angket) jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi dinamika,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan banyak pihak menilai demokrasi di pemilu 2024 perlu dikoreksi, dievaluasi.
“Saya menyebut pemilu terburuk dalam sejarah setelah tahun 55. Artinya adalah pemilu, demokrasi diatur oleh minoritas – sedikit orang oleh orang-orang yang punya uang,” ungkapnya.
Jusuf Kalla atau JK mengatakan hasil suara Pemilu 2024 dapat diterawang dari tiga momentum, yakni sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu
“Kita lihat suara Pemilu, tentu kita bagi tiga, sebelum 14 tanggal, pada 14 dan setelah 14. Itu terjadi semuanya,” kata
Jusuf Kalla menyinggung terkait bansos pada pilpres 2024. Ia menilai ada pengondisian yang dilakukan ketika pencoblosan Pemilu 2024.
“Pengondisian itu, salah satunya dilakukan lewat pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu,” kata JK
“Apa yang terjadi di (tanggal) 14, pengondisian melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan. Tidak boleh pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu,” jelasnya. (sumber: Fajar)
