eramuslim.com – Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait pengajuan hak angket untuk Pemilu 2024 kini jadi sorotan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai Megawati Soekarnoputri masih ragu-ragu menginstruksikan kadernya untuk melakukan hak angket di DPR RI.
Sebab, belum ada pernyataan secara resmi dari Megawati yang berbicara soal hak angket. Hal ini dicurigai karena Megawati masih menunggu tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu yang menandakan bahwa yang pertama kali akan diminta untuk tukar tambah justru adalah PDIP, karena itu Mega masih ragu untuk mengatakan bahwa saya sudah perintahkan untuk membentuk angket itu,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (11/3/2024).
Menurut Rocky, ada kecurigaan di publik bahwa Megawati tengah dibujuk agar tak mendorong hak angket. Hal ini juga yang membuatnya yakin bahwa hak angket sulit bergulir di DPR, apalagi jika tanpa PDIP.
“Tetap publik mencurigai bahwa Megawati sedang dibujuk untuk nego. Soalnya kalau Megawati terbujuk untuk nego maka ada alasan juga bagi NasDem dan PKB untuk menerima semacam nego kecil dengan Jokowi atau dengan Prabowo,” ujarnya.
Jika Megawati sama sekali tak bersuara soal hak angket, Rocky menilai bukan tidak mungkin jika wacana hak angket bubar jalan. Sebab, parpol lain juga akan menyerahkan dirinya untuk bekerja sama dengan pemerintah.
“Itu pentingnya suara Megawati diucapkan, kalau Megawati misalnya terus mengambangkan itu juga potensi dua partai NasDem dan PKB membuka peluang juga untuk diintervensi Jokowi,” ujarnya.
Rocky menilai, PKB dan NasDem sama pragmatisnya. Sebab, jika hak angket tidak didukung PDIP, maka kedua partai tersebut berpotensi gabung ke kubu Jokowi.
“Jadi sebetulnya NasDem dan PKB ada pragmatismenya juga, mereka mengucapkan keras tapi seandainya Megawati tidak dukung, dia juga punya alasan menerima pinangan Jokowi misalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan mengatakan pengajuan hak angket ini membutuhkan tahapan dan persiapan lainnya. Saat ini, pihaknya tengah menggodok naskah akademik dan upaya lainnya.
“Tapi (hak angket) dibutuhkan tahapan-tahapan termasuk naskah akademiknya dirancang dengan sebaik-sebaiknya, kemudian membangun kesadaran rakyat, dilakukan FGD dengan civil society dengan para guru besar,” kata Hasto.
Sekjen PDIP itu menyebut pohaknya ingin membenahi nilai demokrasi agar kejadian Pemilu 1971 tidak terulang.
“Ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah, kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid kedua,” ujarnya.
(Sumber: Fajar)
