Sebelumnya beberapa akun medsos dan no hp para pendukung paslon 01 dan tokoh oposisi juga menjadi korban pembajakan.
Dengan kontestan hanya dua kandidat, mudah diduga siapa pelakunya. Mereka adalah tim paslon 01, atau setidaknya kelompok yang mendukung mereka.
Bukan hasil, tapi proses
Lepas dari kontroversi hasil perhitungan antara kedua kubu, satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah proses pilpres kali ini.
Memperdebatkan hasil pilpres berdasar klaim, membuat kita hanya berorientasi pada hasil, tanpa peduli bagaimana prosesnya. Situasi ini sangat menyedihkan. Tak peduli bagaimana prosesnya. Halal, haram, hantam. Yang penting menang.
Sangat jelas bahwa sejak jauh-jauh hari kita menyaksikan dengan mata telanjang, rezim penguasa harus menang, sekalipun dengan cara curang.
Para pengamat asing juga sudah sejak jauh-jauh hari menengarai rezim Jokowi menggunakan cara-cara otoriter dan anti demokrasi untuk menang.
Kriminalisasi para ulama dan tokoh oposisi, hukum yang berat sebelah dan berpihak. Kooptasi dan tekanan terhadap media massa. Pengerahan aparat keamanan menekan dan menggiring pemilih. Penyalahgunaan anggaran bansos di kementerian. Dana-dana di BUMN dikuras habis untuk money politics.
Para pejabat tinggi negara mendatangi para ulama membawa amplop-amplop tebal. Sementara jutaan amplop uang dalam pecahan kecil disiapkan untuk menyuap rakyat. KPK misalnya berhasil menangkap pelaku dan menyita ratusan ribu amplop itu. Pelakunya adalah pendukung rezim ini.
Mendekati pilpres jurus kecurangan kian kencang. Di Malaysia surat-surat suara sudah tercoblos atas nama paslon 01. Salah seorang komisioner KPU menganggap itu hanya sampah.
Di seluruh Indonesia kecurangan serupa banyak ditemukan. Banyak pemilih yang diidentifikasi sebagai pendukung paslon 02 tidak mendapat undangan. Yang lebih ajaib ada TPS yang tiba-tiba menghilang.
Fenomena hilangnya TPS ini tidak pernah kita temukan sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, bahkan pada masa Orde Baru sekalipun yang sering disebut-sebut penuh kecurangan. Yang hilang atau dilarikan paling-paling hanya kotak suara. Level kecurangan rezim Orde Baru masih kalah jauh bila dibandingkan dengan rezim Jokowi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri mengakui pemilu kali ini sangat banyak kecurangan. Laporan yang masuk dari 121.993 TPS, Bawaslu mendapati petugas KPPS di 4.589 tidak netral. Padahal total jumlah TPS sebanyak 809 ribu.
Kita sepakat —lepas dari kecurigaan terhadap independensi terhadap KPU— kita harus bersabar menanti proses penghitungan suara hingga selesai. Kawal ketat dan jangan beri celah sedikitpun ruang atas kecurangan.
Demokrasi kita tidak boleh dibajak oleh tangan-tangan kotor yang bersembunyi di balik kekuasaan.
Tugas besar kita bersama untuk menyatukan bangsa yang terpecah belah, terkotak-kotak dalam dua kubu besar yang saling mengintai, mencari-cari kesalahan dan saling menjatuhkan.
