Dengan cepat pihak KPU dan Bawaslu bereaksi, ingin memastikan ini kejadian lokal dan tidak bisa dipandang pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Namun untuk menetapkan bahwa kasus di Malaysia ini tidak sendirian perlu kita cermati hari ini berbagai kejadian pelanggaran di berbagai negara dan situasi dalam beberapa hari ke depan.
Jelas, pelanggaran pemilu di luar negeri ini krusial karena terdapat jutaan WNI yang telah terdaftar memilih di luar negeri. Jika pelanggaran di luar negeri berisiko tinggi mereka mampu melakukan, bagaimana dengan dugaan pelanggaran pemilu di dalam negeri?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum sekarang biased, digunakan untuk tujuan politis yang menguntungkan penguasa. Penegakan hukum dicurigai telah menjadi alat politik. Pelanggaran pemilu di luar negeri dengan mudah terungkap karena masyarakat Indonesia lebih kritis dan lebih berani. Apakah kejadian hina di Malaysia ini segera diusut dan ditetapkan siapa-siapa terlibat? Ini tidak mudah dijawab.
Malaysia pasti berhati-hati menangani kasus ini. Bukan saja mesti membuktikan mereka bukan bagian dari konspirasi ini. Tetapi sebagai negara berdaulat Malaysia ingin memastikan karena locus delicti terjadi di wilayah kedaulatan Malaysia maka mau tidak mau Malaysia harus berhati-hati. Malaysia ingin menujukkan sikap kooperatif dengan otoritas Indonesia, sampai batas yang bisa ditolerir oleh hukum nasionalnya. Ya, bagi Malaysia untuk dikualifikasi sebagai peristiwa pidana ada beberapa syarat yang dipenuhi. Mereka hanya aware ini kasus politis dalam versi Indonesia. Ini peristiwa pelanggaran hukum nasional Indonesia dan bukan urusan Malaysia. Mereka juga aware, muatan politis kasus vote-rigging ini karena melibatkan berbagai otoritas Indonesia. Dan, sekarang suasana pemilu. Siapa tahu penguasa akan berganti, dan pemerintahan Mahathir ingin tetap accountable kepad pemerintah yang akan datang.
Namun, bagi Indonesia dan Malaysia kasus ini menyangkut reputasi di dalam negeri dan harga diri dalam kaitan luar negeri. Ada suatu skenario politik sedang dimainkan dan kecurangan ini merupakan kejahatan politik yang bisa menjadi komplikasi karena berkarakter lintas-negara.
Mari kita ulas satu persatu.
Pertama, ini kejahatan yang menciderai demokrasi dan hak-hak rakyat Indonesia. Menurut hitungan teman, jika manipulasi 10 suara per TPS ini jumlah tidak main-main. Ini berarti sekitar pemalsuan 8 juta suara. Bayangkan, permainan di Selangor sendiri melibatkan ratusan ribu suara!
