Hamas-Fatah Menandatangani Perjanjian Rekonsiliasi

Intelijen Mesir mengatakan bahwa Organisasi al-Fatah telah mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk pembentukan pemerintahan sementara dan menetapkan tanggal pemilihan umum, ujar pejabat intelijen Mesir.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dan seorang anggota Fatah, menyerukan bahwa bulan Februari ditetapkan ditetapkan sebagai waktu pemilihan presiden dan legislatif sebelum September, yang sebelumnya ditolak oleh Hamas.

"Adanya konsultasi menghasilkan pemahaman penuh atas semua poin diskusi, termasuk menyiapkan perjanjian pemerinahan interim dengan tugas khusus dan untuk menetapkan tanggal pemilihan," kata intelijen Mesir dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Kesepakatann itu menimbulkan keterkejutan banyak pejabat, di mana kedua belah pihak berusaha mencari dukungan Mesir, yang kemudian menghasilkan serangkaian pertemuan rahasia.

"Kedua belah pihak menandatangani perjanjian awal. Semua titik perbedaan telah diatasi," kata Taher al-Nono, juru bicara pemerintah Hamas di Gaza, kepada kantor berita Reuters.

Taher mengatakan bahwa Kairo telah lama akan mengundang kedua belah pihak untuk melakukan penandatanganan.

Berbicara kepada Al Jazeera dari Gaza, Ghazi Hamad, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan: "Saya rasa kami optimis karena … ada (suatu) perjanjian resmi antara Hamas dan Fatah, dan saya pikir kami sekarang memiliki (sebuah) mengarahkan kepada terciptanya bagi persatuan Palestina.

"Mungkin peristiwa itu tidak sebagai kejutan, karena saya pikir itu datang sebagai buah diskusi dan pembicaraan yang panjang", tambahnya.

"Saya pikir hari ini bahwa kami menjadi sangat dekat dengan perjanjian ini, kami telah menyelesaikan beberapa poin. Hal ini seperti (sebuah) draft perjanjian dan saya pikir ini akan menjadi permulaan yang baik", tambah Ghazi.

"Mungkin setelah itu kita akan mulai bagaimana kita dapat mengimplementasikan persetujuan ini yang dapat diterjemahkan dan dipraktekkan di lapangan."

Situasi Geopolitik Dunia Arab

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan: "Ini adalah berita penting … Situasi geopolitik tidak benar-benar membantu (untuk rekonsiliasi), dan kemudian kami melihat enam bulan gejolak yang berlangsungya pergolakan politik,serta menyapu Mesir", ujarnya.

"Pada akhirnya, anda bisa mengatakan bahwa Presiden Abbas telah kehilangan pelindungnya di Mesir, yaitu Presiden Mubarak, dan Hamas tidak memiliki banyak masalah yang dihadapi, seperti Presiden Suriah Bashar Al-Assad menghadapi masalahnya sendiri di Damaskus .

Saree Makdisi, seorang cendekiawan Palestina di University of California, membahas kesepakatan Fatah-Hamas rekonsiliasi

"Jadi dengan AS menjaga jarak, Israel tidak memberikan konsesi pada proses perdamaian, dan terus membangun permukiman Yahudi di Jerusalem dan Tepi Barat, sudah saatnya bagi warga Palestina untuk bersatul dan menyepakati apa yang pada dasarnya mereka setuju yang sudah berlansgung satu setengah tahun yang lalu", ujar Bishara.

Binyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengatakan pada Rabu bahwa Abbas tidak bisa berharap untuk membuat komitmen kesepakatan perdamaian dengan Israel, jika ia membuat kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas.

"Otoritas Palestina harus memilih perdamaian dengan Israel atau perdamaian dengan Hamas. Tidak ada kemungkinan untuk perdamaian dengan keduanya," katanya.

AS sedang mengkaji laporan lebih lanjut tentang rincian rekonsiliasi dan sementara itu mendukung rekonsiliasi Palestina. Hamas tetap "Organisasi teroris yang menargetkan penduduk sipil", ujar Tommy Vietor, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.