Ia menengarai lonjakan dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang bertepatan dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi sumber penghitungan angka kemiskinan menurun.
Anggaran bansos tahun 2018 mencapai Rp 78,2 triliun atau naik 41 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlahnya juga paling tinggi pada masa pemerintahan Jokowi-JK.
Pada 2016, alokasi dana bansos hanya Rp 49,61 triliun.
Kenaikan alokasi bansos menjelang masa pemilihan presiden memang jamak terjadi, dan pada era Jokowi kenaikannya terbilang luar biasa.
Ia mencatat selama dua periode pemerintahan SBY juga ditemukan hal serupa pada 2008-2009 dan 2013-2014. Pada 2009, dana bansos naik 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2013, alokasinya naik 21 persen.
“Yang mengkhawatirkan kalau politik bansos hanya menjelang Pemilu maka pengentasan kemiskinan kita bersifat semu. Jika anggaran bansos berkurang, otomatis jumlah rakyat miskin akan kembali naik,” jelasnya.
Ecky menegaskan bahwa kinerja pemerintah saat ini dalam menurunkan kemiskinan juga lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya jika membandingkan indikator kemiskinan dalam dua periode, pemerintahan SBY periode pertama mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,51 persen dari 16,66 persen pada 2004 menjadi 14,15 persen pada akhir 2009.
