Di era Nawa Cita Jokowi terbukti, daya saing produk pertanian Indonesia masih tidak mampu menghadapi berbagai kebijakan non-tariff measures yang berlapis, sedangkan impor lebih mudah masuk. Walhasil, ketergantungan impor semakin tinggi, khususnya pada barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai, bawang putih, dan daging. Sedangkan untuk bahan baku industri, sekitar 60% masih berasal dari pasokan impor.
Betatapun, kebijakan impor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga. Pasalnya, dalam inflasi tahun lalu sebesar 3,61%, gejolak harga pangan masih menjadi salah satu penyebab utama inflasi dengan realisasi sebesar 0,46%.
Enny mengatakan, dari total pengeluaran rumah tangga, konsumsi masyarakat untuk kebutuhan pangan menyumbang sekitar 75%.”Kenaikan harga pangan bakal membuat angka kemiskiskinan meningkat,” kata Enny
Karenanya, menurut Indef, pemerintah Jokowi selain getol pada infrastruktur juga harus melakukan upaya konkret untuk peningkatan produktivitas dan ketersedian pangan, baik untuk pemenuhan konsumsi masyarakat atau kebutuhan bahan baku industri.
Perbaikan perdagangan antardaerah juga perlu ditingkatkan agar menghindari kenaikan inflasi yang tinggi. Yang jelas fokus pada pemenuhan kemandirian pangan harus diteguhkan, dikonsentrasikan.
Dengan cara demikian bisa dicapai ketahanan pangan, yang selanjutnya bisa bergerak menuju kemandirian pangan. Itu kalau pemerintah serius dan fokus pada pangan, sebab selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Entah mengapa kok begini pak presiden. [inc]
