“Tidak tahu apa penyebabnya. Kami hanya bisa pasrah saja, takut nanti salah justru diberhentikan, ” katanya.
Senada dengan SN, MR (35) honorer lainnya mengungkapkan harus menjual kerupuk agar dapat tetap memperoleh penghasilan. Dirinya mengaku sebelum berangkat kerja menyempatkan diri untuk menitipkan kerupuk ke sejumlah warung di sekitar tempat tinggalnya.
“Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kerja titip dagangan kerupuk dulu ke warung, alhamdulillah masih bisa untuk menutupi kebutuhan,” katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, mengatakan secara umum belum terbayarkanya gaji honorer tersebut dikarenakan belum adanya pengajuan surat perintah membayar (SPM) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Akan tetapi, kata Hoyin, tidak semua honorer yang ada di Pemerintah Kota Palembang gajinya belum dibayarkan. Tapi untuk yang Setda memang seluruhnya belum. “Kami sifatnya hanya mengeluarkan. Kalau OPD sudah mengajukan paling lama tiga hari sudah bisa di proses,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Darmawan, mengatakan baru mengetahui terkait belum dibayarnya gaji pegawai Non PNSD tersebut. “Kami juga baru tahu. Kita akan panggil bagian keuangan dan Sekda,” katanya.
Darmawan mengklaim, pihaknya akan memperjuangkan hak-hak para pegawai honorer tersebut. Karena gaji mereka adalah kebutuhan utama, sehingga harus dibayar. “Kasihan, jangan diabaikan. Apalagi mereka terkadang kerja lebih banyak dari ASN. Jangan dihambatlah,” katanya. [kp]
Pemerintah yang kayak gini mau menggaji pengangguran?
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
